Satelit Pantau Hutan Amazon Diluncurkan

cbers-4LIMA – Brasil merencanakan akan meluncurkan satelit baru buatan Tiongkok, untuk mengontrol deforestasi di hutan Amazon. Demikian diungkapkan Badan Antariksa Nasional Brasil (Inpe), akhir pekan lalu.

Juru bicara Inpe mengatakan satelut tersebut bernama Cbers-4 yang diluncurkan dari daerah Tayuan, Tiongkok yang berada sekitar 750 kilometer (km) dari Beijing .

Masing-masing negara akan membagi ongkos pengiriman sebesar US$ 30 juta, untuk mengirim satelit seberat 2 ton itu. Menurut rencana satelit akan dilepaskan pada ketinggian 778 km diluar orbit bumi. Didalam satelit juga akan dilengkapi dengan empat kamera, yang akan berfungsi memantau pembalakan liar di hutan Amazon, bagian Brasil.

Peluncuran satelit itu sendiri merupakan kelanjutan dari proyek serupa oleh Tiongkok, dengan sandi China Long March 4B.

Cbers, akan bisa memantau secara lebih dekat deforestasi yang terjadi di salah satu hutan tropis terluas di dunia, Amazon. Data tersebut kemudian akan dimanfaatkan Kementrian Pertanian dan Kehutanan, serta untuk memonitor kemungkinan kehidupan manusia dipedalaman-pedalaman hutan Amazon.

Brasil dan Tiongkok memulai kerjasama dibidang antariksa pada tahun 1998. Baru kemudian pada tahun 1999, Cbers 1 sebagai proyek permulaan berhasil diluncurkan. Kemudian satelit kedua diluncurkan tahun 2003, dan satelit ketiga diluncurkan pada tahun 2007.

Brasil berhenti mendapatkan gambar citra udara, setelah satelit Cbers-2B berhenti bekerja pada tahun 2010. Kemudian Brasil hanya menggunakan citra udara dari Landsat yang berharga lebih besar hingga US$ 72.200 per gambar. Namun pembelian tersebut akan dihentikan bilamana citra satelit yang dikeluarkan CBers-4 berhasil mencapai hasil yang memuaskan.

 cber-42Masyarakat Adat

Di lain pihak banyak yang menyarankan agar lebih meningkatkan peran masyarakat adat, untuk membantu memelihara hutan alami di Amazon. Untuk bagian hutan amazon di Peru, masyarakat adat juga dianggap memiliki peran penting untuk memelihara hutan.

Tapi Presiden Peru , Ollanta Humata mengatakan tak melihat hal yang sama seperti diperdebatkan banyak orang. Menurutnya masyarakat adat bukanlah penjaga hutan, dan diposisikan seperti itu. “Seharusnya negara membayar penjaga hutan, yan glebih profesional” kata Humata, pada konferensi pers di sela Konferensi para pihak mengenai perubahan iklim ke 20, di Peru, Minggu (7/12/2014).

“Mereka tak seharusnya diposisikan sebagai penjaga hutan semata. Namun komunitas tersebut harus dibangun selayaknya manusia lain,” imbuh Humata.

Andy White, dari Inisiatif Hak dan Sumberdaya (RRI) mengatakan ada hubungan antara hak-hak penghuni hutan dan kejadian deforestasi. Menurut RRI sekitar 93 persen konsesi hutan di dunia, memiliki irisan dengan kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal. Jadi dengan memperjelas hak-hak masyarakat adat tersebut pada lahan yang dikonsesi, maka bisa mengurangi angka konflik serta pembukaan lapangan kerja baru, selain juga bisa diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. (AFP/Guardian/slg)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s