Tiongkok Tolak Pemilihan Langsung Pemimpin Hong Kong

Komite Luar Biasa Kongres Masyarakat Nasional (NPC) Tiongkok, Minggu (31/8/2014) memutuskan adanya proses seleksi pusat, bagi calon pemimpin Hong Kong. Penentangnya menganggap keputusan tersebut bukan proses demokrasi yang adil.

Li Fei, Wakil Sekretaris Jendral Komita Luar Biasa NPC mengatakan calon pemimpin yang akan dipilih berdasarkan kerjasama dengan pemerintah pusat, mampu membaca situasi, yang ditekankan pada seseorang yang mencintai negara juga mencintai Hong Kong.

Menurut Li Fei keputusan tersebut menunjukan niat baik Komite Luar Biasa NPC dalam perkembangan demokrasi di Hong Kong . Selain juga memastikan kondisi masa depan, dan menyalurkan kepentingan para penduduk dan investor luar negeri.

Tambah Li Fei peemrintah pusat telah menghasilkan kemajuan luar biasa, dalam mengusahakan pengembangan demokrasi di Hong Kong , sejak dikembalikan kepada Tiongkok dari Inggris tahun 1997 lalu.

Pemimpin utama Hong Kong akan dipilih oleh sekitar 400 anggota komite nominasi. Sementara wakil-wakilnya akan dipilih dalam komite pemilihan.

“ Hong Kong tak pernah mencapai dan menikmati demokrasi sejak berada dibawah pemerintahan Inggris selama 150 tahun,” kata Li Fei.

Komite nominasi nantinya akan memilih dua dari tiga kandidat yang diajukan, dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang demokratis. “Masing-masing kandidat harus memiliki dukungan dari paling tidak setengah dari keseluruhan anggota komite nominasi,” tambah Li Fei.

Konsep ini menurut rencana akan mulai dilakukan pada tahun 2017 mendatang.

Namun kelompok demokrasi di Hong Kong menolak keputusan tersebut. Menurut mereka pemilu 2017 merupakan saat pertama kali pemimpin Hong Kong harus dipilih langsung oleh masyarakat, dan bukan pemerintah pusat di Tiongkok.

Benny Tai Yiu-ting, pemimpin protes anti pemerintah Tiongkok mengatakan ini saatnya memutuskan semua dialog. Ia mengatakan beberapa minggu ke depan akan ada gelombang demonstran menolak keputusan tersebut dengan nama gerakan ‘Okupasi Pusat’.

Sementara itu Ketua Partai Demokrat Hong Kong, Emily Lau Wai-hing mengatakan seharusnya pemilu pemimpin Hong Kong dilakukan secara langsung, dan tidak berdasarkan pilihan Tiongkok.

“Ini seperti satu orang, satu suara, tapi tak punya pilihan lain. Mereka bisa memiliki hal seperti itu di Korea Utara, tapi tidak bisa dikatakan sebagai demokrasi,” kata Emily.

Pada Juni 2014, sekitar 800.000 orang berdemonstrasi di Hong Kong untuk menggelar referendum tak resmi. Hasilnya sebagian besar peserta referendum memilih untuk mencoblos langsung pemimpin mereka.

Aksi tersebut kemudian dibalas dengan pawai yang mendukung pemerintah Tiongkok. Secara umum para peserta pawai menginginkan Hong Kong tetap damai, dan memiliki sistem pemilu yang disepakati semua pihak. (AFP/BBC/Xinhua/slg)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s