Sawit Plasma Bagai Anak Tiri

Kondisi perkebunan sawit plasma sekarang seperti anak tiri, yang kurang diurus. Mungkin karena dianggap hanya kewajiban saja, hingga seperti tak rela berbagi keuntungan dengan komunitas lokal. Yang kena imbas bukan hanya ketidakpastian proses produksi sawit plasma. Buruh sawit, apalagi yang diperkebunan sawit plasma mengalami kondisi yang lebih memprihatinkan.

160414slg_buruh sawit kaltim

Salah seorang buruh sawit plasma di Kalimantan Timur, Kamis (3/4/2014) sedang bekerja menyemprot hama tanpa penutup pernafasan sebagai keselamatan kerja. Banyak kasus kematian pada buruh penyemprot sawit timbul, lantaran keracunan penyemprot hama dalam jangka waktu panjang.

Menurut sejarah, kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an.
Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial dengan perintisnya di Hindia Belanda adalah Adrien Hallet, seorang Belgia, yang lalu diikuti oleh K. Schadt. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh.

Luas areal perkebunan mencapai 5.123 ha. Pusat pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat, Sumatera Utara dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya pada 1911-1912.

Perkebunan sawit plasma lahir melalui konsep Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR diterapkan dalam beberapa skema, antara lain skema Nucleus Estate Smalholder (NES) yang dibiayai oleh Bank Dunia pada tahun 1977.

Selanjutnya ada program PIR trans, dimana perkebunan rakyat dipadukan dengan transmigrasi pada tahun 1985.

Kini perkebunan sawit plasma juga diberlakukan sebagai kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar perkebunan inti. Seperti juga di daerah Malinau, Kalimantan Timur. Perkebunan sawit plasma seperti menggambarkan citra buruk pengelolaannya kini.

Bing, Kepala adat Dayak Malinau yang ratusan tahun hidup dipinggir pertemuan sungai Segah dan Malinau, hanya mengangkat bahu bila ditanyakan masalah pembagian profit perkebunan sawit plasma yang dikerjakan ditanah adat mereka.

“Masalah perkebunan sawit didaerah Malinau ini memang masih menyimpan tanda tanya. Kepala adat pernah bilang kalau urusan pembagian keuntungan diserahkan kepada pihak koperasi petani. Tapi keberadaan koperasi itu juga sepertinya fiktif,” urai Ponidi, dari organisasi Menapak yang berbasis di Kalimantan Timur (Kaltim).

Jumlah luasan yang telah dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan perjanjian juga tak pernah disosialisasikan pihak perusahaan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan masyarakat terancam kerugian, karena perkebunan kelapa sawit plasma mereka tak terurus dengan baik.

Sebelumnya, bersama Ponidi sempat mengobservasi wilayah perkebunan plasma di sekitar wilayah desa Malinau, pada Kamis (3/4) siang lalu. Terlihat para buruh bekerja dibawah terik matahari yang panas. Kesulitan mencari air untuk menyiramkan anti hama. Tidak memiliki penutup hidung untuk keselamatan kerja.

Buruh memang menjadi kelompok yang paling terkena imbas dari masalah ini. Sementara kalangan masyarakat adat dan perusahaan, gontok-gontokan layaknya dua gajah. Kalangan buruh seperti semut yang bisa terinjak dan tewas kapan saja, ditengah gajah berkelahi tersebut.

Achmad Surambo, dari Sawit Watch yang ditemui setelah kembali ke Jakarta, menyatakan kalau kondisi plasma tidak semua terlihat seperti di Kalimantan Tmur. “Saya melihat beberapa wilayah, malah sawit plasma lebih produktif dari inti, tetapi secara keumuman sawit plasma kurang produktif dibandingkan milik inti,” urainya, mengenai masalah sawit plasma.

Menurutnya banyak faktor kenapa hal ini terjadi. Intinya perlu dilihat kembali hubungan kemitraan tersebut, apa kondisi sebenarnya yang terjadi, paparnya menanggapi kasus di Malinau.

Sementara mengenai kemungkinan faktor kekurangan modal, sehingga pengusaha sawit kelas kecil dan menengah menjadi seperti enggan mengerjakan sawit plasma. Menruut Surambo, sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan, maka pelaku usaha perkebunan adalah petani dan perusahaan perkebunan. Tidak bisa digeneralisir menurut antara kasus di Malinau dengan daerah lainnya. “Kalau kita datang ke sumut (sumatera utara-red), banyak kebun-kebun itu lebih terkelola, karena para pemilik kebun ini rata-rata mantan pegawai kebun besar yang ingin mandiri,” papar Surambo, menutup pembicaraan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s