PBB Larang Jepang Bunuh Paus

Australia dan Selandia Baru menyetujui pemberlakukan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk melarang Jepang membunuh mamalia Paus. Menurut pengadilan hukum internasional (ICJ), yang dilakukan hingga Selasa (1/4/2014) menegaskan kalau program penelitian yang dilakukan Jepang terhadap Paus, dianggap semata hanya pura-pura saja.

Dalam sesi pengadilan tersebut disebutkan Jepang telah membunuh sekitar 3.600 Paus sejak tahun 2005, melalui kegiatan Program Paus Antartctic bernama JARPA II. Menurut ICJ, program tersebut menyerupai sebuah penelitian berbasis sains, namun keluaran dari penelitian itu teramat kurang. Dengan berbagai bukti tersebut maka ICJ memutuskan melarang Jepang meneruskan perburuan Paus di Antarctic.

Mantan Perdana Menteri (PM) Australia , Kevin Rudd menyatakan kalau keputusan yang dikeluarkan PBB tersebut sebagai sesuatu hal yang menyenangkan.

“Kami berharap keputusan tersebut tidak akan merubah hubungan antara Jepang dan Australia tak akan memburuk,” ujarnya.

Selama pengadilan berlangsung, pihak Australia berargumen kalau program Paus yang dijalankan Jepang merupakan praktek pembunuhan komersial yang ditutup-tutupi. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Selandia Baru, melalui mantan PM John Key. Menurutnya kali ini Jepang tak akan bisa mengelak dari peraturan hukum internasional.

Makanan Penting

Sementara itu pihak Jepang melalui Menteri Luar Negeri Fumio Kishida menyatakan akan mempertimbangkan keputusan tersebut, setelah melakukan analisa dari keputusan tersebut secara hati-hati.

“Kami ingin menerima keputusan tersebut dalam posisi menghormati keputusan hukum internasional,” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda Menteri Kehutanan dan Kelautan Yoshimasa Hiyashi bilang kalau daging Paus merupakan sumber makanan penting bagi orang Jepang. Dan menurutnya keputusan pemerintah untuk menggunakan kebutuhan tersebut berdasarkan sains, belum berubah.

Menurut keputusan ICJ, Jepang bisa melanjutkan program mereka terhadap Paus di Antarctic, bila mau merubah dasar kegiatan sains yang ada. Bila tidak maka akan berurusan dengan Komisi Paus Internasional.

Tuntutan terhadap Jepang dimulai saat Australia masih dipimpin PM Wellington, tahun 2010 lalu. Kemudian dilanjutkan oleh PM Kevin Rudd dan mendapat dukungan oleh Selandia Baru.

Jepang sendiri tahun 1986 telah menyetujui melakukan moratorium terhadap pembunuhan Paus. Namun tetap melanjutkan perburuan dengan dasar penelitian.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s