KLH Berniat Ijinkan Dumping Limbah B3

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menyatakan akan tetap memberikan ijin pembuangan atau dumping limbah B3 di darat dan laut.

“Dumping limbah ke darat maupun ke laut merupakan alternatif paling akhir dalam pengelolaan limbah, termasuk dumping beberapa jenis limbah B3 yang dilakukan pengolahan sebelumnya,” urai Deputi IV KLH Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah, Rasio Ridho Sani, Kamis (6/2/2014).

Namun menurutnya jenis limbah B3 yang bisa dibuang akan dibatasi. “Dumping limbah ke laut hanya dapat dilakukan apabila suatu limbah dihasilkan dari kegiatan di laut dan tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi,” kata Rasio.

Selebihnya dijelaskan dumping limbah wajib memenuhi persyaratan jenis dan kualitas limbah serta lokasi sehingga dumping tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya dan lingkungan hidup.

Menanggapi kemungkinan dumping limbah B3 tersebut, Direktur Ekskutif Pusat Hukum Lingkungan Indonesia ( Indonesia Center for Environmental Law/Icel), Henri Subagiyo jelas menolaknya.

“KLH salah menafsirkan Pasal 60 dan 61 UU PPLH yang dianggap sebagai dasar bagi ketentuan pembuangan limbah B3,” kata Henri, Jumat (7/2/2014).

Menurutnya, pasal 60 dan 61 itu adalah ketentuan untuk dumping limbah, berbeda dengan limbah B3. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara tegas membedakan kedua istilah dan pengaturan antara limbah dan limbah B3. Hal itu bisa dilihat pada ketentuan umum dan Pasal 69 ayat (1) huruf f, yang jelas melarang pembuangan limbah B3 ke media lingkungan.

“Karena itu, Bab X tentang Dumping Limbah B3 jelas-jelas bertentangan dengan UU PPLH,” tegasnya.

Selain itu Henri juga mempertanyakan kewenangan pemberian izin bagi pemerintah daerah, yang memberikan resiko cukup besar bagi lingkungan dan kesehatan. Pemerintah tidak belajar atas kewenangan pemberian izin-izin yang berdampak pada lingkungan dan SDA.

“Sejak diberikannya kewenangan izin pada pemerintah daerah ternyata justru memicu kerusakan yang luar biasa. Persoalannya cukup kompleks, mulai dari mindset pemerintah daerah dalam memandang izin sebagai pemasukan hingga kapasitas teknis yang dimilikinya,” ucap Henri.

Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah B3 kini terus dilakukan harmonisasi. Saat ini KLH mengklaim telah melakukan serangkaian penyempurnaan RPP dimaksud. RPP ini terdiri dari 20 Bab dan 258 pasal yang menyangkut berbagai hal tentang pengelolaan limbah B3. Beberapa hal terbaru dalam RPP tersebut termasuk adanya pengkategorian jenis limbah B3, penyimpanan, pendaftaran,  ketentuan mengenai dana jaminan lingkungan, rincian perpindahan lintas batas, pengaturan dumping dan rincian pengaturan tanggap darurat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s