Pembangunan ekonomi hijau dianggap lebih efektif bila diprioritaskan pada barang dan jasa publik, sebab banyak masyarakat miskin bisa menikmati hasilnya. Demikian pemaparan ahli ekonomi hijau, Pavan Sukhdev dari Universitas Yale Amerika Serikat (AS), pada kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Senin (2/12/2013) di Depok.
“Barang dan jasa alam adalah barang dan jasa publik. Bila kita gagal dalam mengelola barang publik, yang paling rentan akan menderita kerugiannya adalah masyarakat miskin,” kata Pavan dalam kuliahnya.
Sementara itu tambahnya, penghitungan nilai ekosistem adalah komponen penting untuk pendapatan atau PDB bagi masyarakat miskin.
Khusus untuk Indonesia, menurutnya telah memiliki kebijakan-kebijakan memadai untuk mendukung ekonomi hijau. “Dibandingkan beberapa negara lain yang telah saya kunjungi, Indonesia beruntung karena para pemimpinnya sadar akan pentingnya ekonomi hijau,” tambahnya.
Ekonomi hijau adalah strategi logis untuk menyelaraskan target pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri, dan sampai 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2020, dengan tetap mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
Dengan mengadopsi jalur pembangunan hijau dengan melibatkan masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupan yang serasi dengan alam, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menggunakan jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan kapasitas emisi rendah adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini telah diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional yang menyeluruh yang dikenal sebagai RAN-GRK (PP No. 61 Tahun 2011). Indonesia juga aktif terlibat dalam inisiatif global REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
Adaptasi Hutan
Dilain pihak peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (Cifor), Bruno Locatelli menyatakan perlunya tambahan program adaptasi dalam perbaikan kehutanan Indonesia. Sebab banyak keuntungan yang bisa didapatkan, bila wilayah kehutanan juga dijadikan proyek adaptasi selain mitigasi terhadap pemanasan global seperti saat ini.
“Jika Anda menambahkan langkah adaptasi dalam proyek-proyek REDD+, Anda dapat mengarahkannya pada kesetaraan, meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan membuat proyek lebih diterima masyarakat lokal. Menggabungkan adaptasi dan mitigasi menangani keberlanjutannya secara holistik,” ujar Locatelli.
Beberapa contoh adaptasi kehutanan dijelaskan Locatelli seperti ketika menghadapi ancaman iklim, masyarakat lokal dapat memanfaatkan produk hutan dan pohon sebagai jaring pengaman, atau untuk diversifikasi penghidupan mereka.
Adaptasi kehutanan juga dapat dilakukan pada pohon dalam ladang pertanian yang berkontribusi pada air, tanah, dan regulasi iklim mikro, yang meningkatkan resiliensi tanaman dan produksi ternak terhadap variasi iklim.
Contoh lain merupakan hutan mengatur air dan melindungi tanah dari limpasan air, yang dapat mengurangi dampak variasi iklim terhadap penduduk di bawah. Serta hutan pantai seperti bakau melindungi aktivitas manusia di wilayah pantai dari ancaman perubahan iklim, contohnya badai dan gelombang yang tampaknya lebih merusak dengan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Sementara hutan kota dan pohon mengatur suhu dan air, yang membantu kota menghadapi variasi iklim seperti pada hujan lebat atau gelombang panas.
Jurnal Bumi 