Tanah Adat Bogor Diambil Alih Masyarakat

Tanah pangonan atau adat, berbentuk sawah yang menjadi sengketa di desa Bogor – Sukra, Indramayu, Jawa Barat akhirnya diambil alih kembali oleh masyarakat. Meskipun melanggar keputusan Bupati Indramayu, tindakan tersebut dianggap sah karena sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kami memperjuangkan tanah yang diambil alih secara paksa oleh pemerintah daerah Indramayu. Keputusan MA sudah menyebutkan kalau tanah tersebut harus diberikan kepada warga Bogor, bukan dibagi-bagi seperti sekarang,” ujar Wowon, Koordinator Lapangan eksekusi lahan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Jumat (29/11/2013).

Menurutnya kini tanah adat tersebut sudah dipasang plang kepemilikan kembali, milik desa Bogor. Sehingga hasil lelang sebelumnya yang dilakukan pihak pemda Indramayu terhadap tanah adat tersebut dianggap gugur.

“Karena proses pelelangan dan ambil alih lahan secara paksa tersebut masyarakat Bogor terpaksa harus menanggung kerugian selama 40 tahun perjuangan mereka merebut tanah adat itu kembali,” papar Wowon.

Sebelumnya Syamsul Munir, dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan masalah konflik lahan pangonan di Indramayu menunjukan aksi intimidasi pihak pemda terhadap petani, yang tak bisa ditolerir keberadaannya.

“Ada dua masalah utama di Sukra yang tidak bisa dibenarkan saat ini, intimidasi dan maladministrasi keputusan hukum,” papar Munir.

Bentuk intimidasi seperti pengerahan preman untuk mengambil alih lahan, jelas telah melanggar hak asasi manusia, dalam mencari penghidupan. Apalagi kini bentuk intimidasi tersebut telah berkembang dengan bentuk penjagaan sehari-hari dan konvoi masuk kampung, tambah Munir.

Masalah berikutnya yang serius merupakan maladministrasi, dari surat keputusan Bupati Indramayu yang bertentangan dengan keputusan MA sebelumnya. Dimana seharusnya tanah pangonan tersebut diberikan hak penguasaan dan pengelolaan sepenuhnya kepada pemerintah desa Bogor.

“Sebelumnya kepala desa Bogor juga telah ditangkap, dan kini dipenjarakan karena dianggap melanggar keputusan bupati Indramayu tersebut,” ujar Munir.

Sementara itu Kardjana, petani dari desa Bogor, Kecamatan Sukra, Indramayu menyatakan kalau persoalan tanah adat tersebut terus terkatung-katung. “Sudah 40 tahun kami memperjuangkan tanah pangonan (adat-red) yang seharusnya menjadi hak milik desa Bogor, namun kini terancam terbagi tiga, atau dilelang oleh negara,” ujar Kardjana.

Sebenarnya, menurut Kardjana kasus tanah pangonan itu telah dimenangkan oleh pihak penduduk desa Bogor. Bahkan Mahkamah Agung (MA), tahun 2010 lalu telah memberikan keputusan mengembalikan penguasaan atau pengelolaan dan hak lelang tanah pangonan seluas 80.680 hektare (ha), kepada pemerintah desa Bogor.

Namun keputusan tertinggi pengadilan tersebut, justru ditindaklanjuti berbeda oleh pihak pemerintah daerah (pemda) Indramayu. Melalui surat keputusan Bupati Indramayu tahun 2012, malah membagi tanah pangonan tersebut menjadi tiga. Desa Bogor mendapat 40 persen, desa Sukra kebagian 30 persen, dan desa Sukra Wetan mendapat 30 persen dari luas keseluruhan.

“Karena keputusan itu, banyak penggarap yang terlanjur menanam padi dilokasi tersebut, kini terancam tak mendapatkan hasil lantaran lahan mereka diambil alih,” tambah Kardjana.

Intimidasi kini kerap dilakukan oleh pihak pemda Indramayu, untuk mengeliminasi konflik tanah tersebut. Kabar terakhir turut dikerahkan juga sejumlah preman, untuk menjaga tanah pangonan tersebut, diambil alih kembali.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s