BIG dan Masyarakat Adat Belum Kompak Masalah Pemetaan

Hutan adat telah diakui sebagai bukan bagian milik negara, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun terus diperjuangkan keberadaannya, peta hutan adat yang dibuat secara partisipatif oleh masyarakat adat, ternyata tak sepadan dengan yang diharapkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Kegiatan mapping itu tidak semudah seperti yang dilakukan orang kebanyakan, makanya ada ilmu yang dipelajari yakni ilmu geodesi dan geografi berpadu,” ujar Asep Karsidi, Kepala BIG, Rabu (20/11/2013).

Penyatuan dua ilmu tersebut, yang kemudian diproses dan menghasilkan keluaran. Sayangnya keluaran pemetaan dari pihak masyarakat adat masih belum sesuai standar yang diinginkan. Menurut Asep, BIG telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pemetaan partisipatif. Diharapkan upaya yang dilakukan kalangan masyarakat adat, bisa juga mendukung Undang-Undang mengenai Informasi Geospasial (UUIG). Sehingga kebijakan One Map yang diamanatkan UUIG bisa terlaksana.

Mahir Takaka, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) sebelumnya menyatakan kalau pemerintah dianggap tidak memiliki kejelasan untuk menjalankan keputusan MK mengenai hutan adat. Namun menurutnya Aman tetap memperjuangkan mendorong implementasi keputusan MK tersebut dengan mendorong pemerintah daerah (pemda), yang memiliki regulasi tentang masyarakat adat.

“Kami juga mendorong upaya plangisasi (memasang plang batas hutan adat-red) hutan adat, dan mendorong regulasi daerah yang memiliki hutan adat,” papar Mahir.

Sementara untuk kebijakan One Map, masyarakat adat mengalami tantangan soal-soal metodologi pemetaan partisipatif yang dipakai. Pemerintah melalui BIG, menurut mereka punya standarisasi sendiri. Sementara masyarakat adat belum dapat memenuhi SOP pemetaan tersebut.

“Namun Aman telah mengajukan pemetaan yang dilakukan dibeberapa provinsi percontohan, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Jambi,” tambah Mahir.

Hingga kini diperkirakan ada sekitar 5 juta hektare (ha) luas hutan adat di Indonesia. Sementara pemetaan yang telah dilakukan dan diserahkan ke pemerintah sudah mencapai sekitar 2,5 juta ha.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s