Banyak Bank Belum Peduli Lingkungan

Sebagian besar bank di Indonesia terindikasi mengucurkan dana berlebihan, untuk usaha yang tak ramah lingkungan, seperti kelapa sawit. Sementara dampak konflik sosial dan kerusakan lingkungan, kurang menjadi parameter pengucuran dana tersebut.

“Perbankan masih memberikan kriteria utama pemberian kredit hanya berdasar pada prospek industri, mengabaikan apakah perusahaan bisa menimbulkan konflik sosial atau dampak lingkungan tinggi,” urai Mouna Wasef dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu (21/8/2013).

Hal tersebut terbukti dari data ICW yang mendapati bahwa, 77 persen dana perkebunan sawit saat ini, berasal dari perbankan. ICW juga membeberkan beberapa bank besar yang membiayai sektor sawit yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan CIMB Niaga.

Data tersebut diperkuat dengan pemaparan dari Norman Jiwan, dari Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia yang mendapati kalau 25,9 persen total investasi perkebunan sawit yang ada saat ini, merupakan pinjaman bank. Total investasi itu sendiri dari tahun 2002-2011 mencapai US$ 17.197 juta. Dimana 68,4 persen dari dana tersebut ditalangi oleh pemegang saham, dan 5,7 persen merupakan dana dari kepemilikan obligasi.

Tapi sayangnya, dana besar yang dikucurkan banyak bank tersebut, tak sepadan dengan dana yang dikucurkan untuk penanganan sosial dan dampak lingkungan. Tercatat angka partisipasi bank domestik dan internasional dalam standar dan inisiatif global sangat menngecewakan. Dimana hanya satu bank domestik, yang mengikuti program Badan Dunia Program Lingkungan untuk Insiatif Keuangan. Sementara partisipasi untuk program Prinsip Badan Dunia untuk Investasi Bertanggungjawab, Prinsip Ekuator untuk Alat Ukur Industri Keuangan dan Standar Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO), sama sekali tak ada.

Maka wajar bila kemudian Sawit Watch merilis angka konflik menyangkut perkebunan sawit mencapai 660 kali kejadian. Dimana banyak kucuran dana dari bank untuk perkebunan sawit, sepertinya tak memperhitungkan kemungkinan konflik atau kerusakan lingkungan dari investasi tersebut.

Menyadari hal tersebut pada hari yang sama, pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Bank Indonesia (BI) juga menyarankan bank di Indonesia turut mendorong program ekonomi hijau. Salah satunya dengan memberikan investasi hanya pada sektor yang ramah lingkungan. Sebab pengabaian pada kondisi tersebut hanya akan menimbulkan peningkatan resiko kredit, resiko hukum dan resiko reputasi bagi perbankan.

“Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini,” ujar Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Menurut Waas, prinsip dasar dari green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank, khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai eco-label produk.

Ini merupakan bentuk kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatifberupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s