Setidaknya empat juta hektare (ha) kebun kelapa sawit produktif yang ada saat ini, diperkirakan berasal dari deforestasi hutan. Demikian diungkapkan Center for International Forestry Research (Cifor), melalui laporan kertas kerja yang dibuat oleh Krystof Obidzinski, Kamis (11/7/2013).
“Sedikitnya separuh dari 8 juta hektare perkebunan produktif saat ini sebelumnya dibangun melalui deforestasi,” papar Krystof dalam kerja kerja tersebut.
Hal tersebut kemudian dianggap sebagai pengorbanan hutan alam Indonesia. Namun kondisi menjadi berbeda saat krisis asap kemudian mengemuka, lantaran pembersihan lahan untuk pembangunan perkebunan tersebut.
Masalahnya kemudian tak hanya asap. Sebab akuisisi lahan perkebunan minyak sawit, kerap menimbulkan konflik. Kebanyakan konflik terjadi antara pemilik tanah adat, dengan pengembang perkebunan.
“Konflik terjadi dalam hal perjanjian dan tingkat kompensasi tanah,” urai Krystof lagi.
Masalah-masalah tersebut kemudian justru membawa kesulitan bagi perusahaan minyak sawit dalam memasarkan Crude Palm Oil (CPO), dipasar sensitif lingkungan seperti Uni Eropa. Menurut Krstof wajar jika kemudian pemerintah Indonesia merespon hal ini dengan menerapkan skema ISPO Indonesia, yang menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan minyak sawit di Indonesia pada akhir 2014.
Sebelumnya Cifor juga menjabarkan tentang banyaknya titik api yang berada dihutan gambut, yang jelas teridentifikasi berada didalam area moratorium. Menurut informasi terbaru, kebanyakan area moratorium tersebut ternyata telah mengalami deforestasi.
“Api membara di kawasan perkebunan dimana mereka sangat mungkin disulut secara bergantian sebagai bagian dari proses meningkatkan produksi kayu dan perluasan perkebunan kelapa sawit – atau pertanian dengan sistem slash and burn,” ungkap Julie Molins, dalam satu posting blog di Cifor.
Analisa ini sesuai juga dengan laporan dari World Resources Institute (WRI). Data WRI mengungkapkan bahwa setengah dari titik api yang terekam saat puncak kebakaran hutan terjadi berada di kawasan konsesi yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas. Sementara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) malah memperkirakan 117 perusahaan terlibat dalam kejadian kebakaran hutan tersebut.


