Bayang Gelap Suara Lingkungan

Setelah 66 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, makna kemerdekaan seperti tetap berada dibawah bayang gelap. Tak jelas dan berganti rupa di tiap dekade kepemimpinan. Kondisi kemerdekaan bersuara dibidang lingkungan, juga tak jauh berbeda, malah seperti tak beranjak dan dipendam bila terlalu lantang berbicara.

Tahun 2008, Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environmental Law/Icel) meluncurkan hasil studi mereka, melalui sebuah bentuk buku. Sebuah buku sederhana, namun memiliki arti mendalam pada upaya membebaskan masyarakat untuk memperoleh informasi, partisipasi dan keadilan. Ketiga pilar tersebut merupakan akses jaminan terhadap hak-hak rakyat, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Akses informasi ditafsirkan sebagai hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang utuh, akurat dan mutakhir. Sementara akses partisipasi merupakan pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan akses keadilan lebih difungsikan untuk memperkuat kedua akses yang pertama tadi.

“Ketiga akses tersebut, merupakan prasyarat penting yang harus diberikan oleh negara dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat rentan,” ucap Rhino Subagyo, Direktur Eksekutif Icel, pada saat peluncuran buku berjudul ‘Menutup Akses Menuai Bencana’ tersebut. Tiga tahun setelah buku tersebut diluncurkan, ketiga pilar untuk menuju kemerdekaan tersebut seperti berjalan tersendat-sendat. Satu hal yang mencerahkan adalah melalui lahirnya Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik (UUKIP), pada tahun 2010. Namun tetap saja, keberadaan UUKIP tersebut seperti macan di atas kertas. Mengingat pada kenyataannya, masih terdapat kasus-kasus pembungkaman atau pemasungan berpendapat, bahkan hingga pertengahan tahun 2011 ini.

Satu kasus yang paling terakhir terjadi, merupakan pemaksaan terhadap masyarakat untuk menyetujui sebuah kebijakan pemerintah, yang dialami penduduk Papua. Melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (Mifee), banyak masyarakat disana merasa dipaksa untuk menyetujui keberlanjutan program. Padahal banyak harga yang harus dipertaruhkan bila program tersebut harus dijalankan.

Salah satu resiko yang dihadapi merupakan pergeseran struktur pertanian, yang semula bersifat individu menjadi industri. Kebun-kebun baru seperti kelapa sawit, kedelai, jagung, industri kayu, perikanan darat dan peternakan akan dibangun dalam skala besar. Resikonya masyarakat yang masih berpola tradisional, harus menghadapi gegar budaya lantaran banyaknya sumberdaya alam yang menghilang.

Seperti kasus di Kampung Boepe, yang berada di Distrik Kaptel Kabupaten Merauke. Disana masyarakat mulai kesulitan mendapatkan sumberdaya seperti kayu bakar, binatang buruan, air bersih dan sagu. Itu terjadi karena hutan yang semula memberikan semua sumberdaya tersebut, kini habis dibabat, untuk program Mifee. Repotnya lagi, limbah hasil pengolahan kayu serpih dibuang di sungai, sehingga mencemari sumber air satu-satunya di Kampung Boepe. Kini setidaknya lahan seluas 1.616.234,56 hektare sudah disiapkan untuk dibuka. Maka diperkirakan konflik yang terjadi akan makin besar, mengingat pembelajaran saat ini, memberikan pengalaman buruk bagi masyarakat yang menolaknya.

Billy Matemko, Ketua Solidaritas Rakyat Papua Tolak Mifee (Sorpatom) Merauke mengatakan proyek Mifee telah menyebabkan kerusakan luar biasa terhadap struktur sosial masyarakat adat. Masyarakat adat kehilangan tempat untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan sosialnya seperti yang terjadi di Kampung Zanegi, Domande, dan Kampung Nakias.

“Setidaknya ada enam distrik, tiga di dekat pesisir dan tiga di perbatasan Merauke  yang diindikasikan memiliki masalah HAM (Hak Asasi Manusia – red),” kata Billy, pertengahan Agustus 2011 ini.

Indikasi pelanggaran tersebut diukur melalui berbagai intimidasi yang harus diterima masyarakat Papua, ketika menolak program Mifee. Intimidasi tersebut bahkan dikatakan sampai pada tindakan memukuli masyarakat yang menolak. “Pemukulan terjadi pada suku adat Malind di Merauke,” tutur Billy lagi.

Kasus pembungkaman serupa juga terjadi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Greenpeace, yang kerap menyuarakan masalah lingkungan. Nur Hidayati, Representatif Greenpeace di Indonesia menilai berbagai penolakan yang kerap terjadi terhadap Greenpeace akhir-akhir ini, merupakan taktik lama yang dipraktekan kembali.

“Sejak masa orde baru berbagai organisasi lingkungan maupun gerakan HAM dan demokrasi yang bersuara kritis selalu menghadapi tuduhan semacam ini — antek asing dan berusaha menjatuhkan Indonesia,” urai Nurhidayati, yang akrab dipanggil Yaya, melalui surat elektronik yang dikirimkan Sabtu (20/8/2011).

Ucapan Yaya tersebut merupakan respon dari penolakan masuknya kapal Greenpeace di Indonesia, pada pertengahan Oktober 2010 lalu. Aksi penolakan berkembang saat Forum Betawi Rempug (FBR) berniat mengusir Greenpeace, lantaran belum memiliki ijin pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Isyu pembungkaman semakin kentara, saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi Greenpeace, karena terbukti menerima dana lotere dari perusahaan Postcode Lottery.

“Masalah lingkungan hidup di Indonesia sangat terkait dengan faktor ekonomi-politik, dan

pelaku perusakan lingkungan hidup juga memiliki kaitan politik-ekonomi yang kuat. Tentu saja ada pihak-pihak yang merasa kepentingan kelompoknya terganggu. Kepentingan apa? yaitu kepentingan untuk tetap bisa melakukan praktik business-as-usual,” analisa Yaya.

Tambah Yaya, kalau di masa orde baru suara-suara kritis tersebut dihadapkan pada aparatur negara dan bersifat struktural, maka di masa reformasi ini konflik diarahkan menjadi konflik horisontal, yaitu antara kelompok masyarakat yg satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Seperti misalnya Greenpeace dan FBR. Sementara negara tetap membiarkan aktor perusak lingkungan terus melanggengkan operasinya. Ini tentu saja merupakan langkah mundur dalam praktik demokrasi di Indonesia, karena kemudian elit yg berkuasa, baik pemerintah maupun pebisnis, mengadu domba masyarakat Indonesia sendiri.

Sayangnya Greenpeace tak memiliki cukup bukti, untuk menunjuk dalang dibalik semua ini. Namun dugaan Greenpeace praktek kampanye hitam tersebut dimulai sekitar setahun lalu, ketika mereka mulai melakukan kampanye menyoroti satu perusahaan minyak kelapa sawit yang terlibat dalam praktik deforestasi di Indonesia.

“Dan tahun ini kampanye negatif terhadap Greenpeace dimulai sesaat setelah kami menyoroti perusahaan pulp dan kertas terbesar di Indonesia yang juga melakukan perusakan hutan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak anti-indutri dan tidak anti-pembangunan. Yang kami ingin lihat adalah agar kepentingan ekonomi dan lingkungan bisa berjalan seiring,” imbuh Yaya tegas.

Rentetan peristiwa kampanye hitam yang dialami Greenpeace, sepertinya memang terkoneksi satu sama lain. Hanya siapa yang menjadi dalang seperti berbentuk bayang-bayang saja. Bayang hitam yang menutupi niat baik melestarikan lingkungan. Mengancam kemerdekaan mendapat informasi dan partisipasi. Namun yang lebih berbahaya, merupakan ancaman bagi nilai ideal yang diharapkan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s