MIFEE Terindikasi Melanggar HAM

Jakarta – Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diindikasikan telah melanggar Hak Asasi manusia (HAM), terutama dalam menentukan pangan yang dikonsumsi. Proyek ini disinyalir hanya menjalankan kepentingan sepihak korporasi, tanpa memerhatikan kepentingan masyarakat. Demikian diungkapkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Pusaka, Sajogyo Institut, Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (Sorpatom), Foker LSM Papua, Sawit Watch, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(Aman), Huma, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Green Peace Indonesia, serta Down To Earth (DTE), Minggu (14/8/2011) di Jakarta.

Berry N Furqon, Direktur Eksekutif Walhi membeberkan kalau pelaksanaan MIFEE, yang telah berjalan satu tahun telah terbukti mengandung pelanggaran HAM didalamnya. “Intimidasi dilakukan agar masyarakat yang menolak turut menyetujui,” papar Berry.

Intimidasi tersebut bahkan dikatakan sampai pada tindakan memukuli masyarakat yang menolak. “Pemukulan terjadi pada suku adat Malind di Merauke,” tutur Berry.

Pelanggaran HAM terberat secara jangka panjang disinyalir mencakup maslah kebebasan memilih makanan pokok.

“Pada prakteknya MIFEE tidak menuju pada pemenuhan kebutuhan pokok lokal, namun lebih pada usaha untuk memenuhi tuntutan pasar korporasi,” tambah Berry lagi.

Setidaknya ada 46 perusahaan kini mengusahakan hak pengelolaan lahan di program MIFEE tersebut. Rencananya ada sekitar 1,2 juta hektare lahan akan dibuka untuk program tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Emillianus Ola Kleden Peneliti dari Yayasan Pusaka, menyatakan program MIFEE akan menimbulkan sejumlah dampak negatif pada tatanan sosial dan budaya, demografi, sosial ekonomi dan juga lingkungan hidup.

“Berbagai dampak negatif itu juga saling memperburuk masing-masing komponen kehidupan yang ada di wilayah tapak proyek,” ujarnya.

Tak berbeda jauh Billy  Matemko ketua Sorpatom Merauke mengatakan  Proyek MIFEE telah menyebabkan kerusakan luar biasa terhadap struktur sosial masyarakat adat. Masyarakat adat kehilangan tempat untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan sosialnya seperti yang terjadi di Kampung Zanegi, Domande, dan Kampung Nakias.

“Setidaknya ada enam distrik, tiga di dekat pesisir dan tiga di perbatasan Merauke  yang diindikasikan memiliki masalah HAM,” kata Billy.

Sejak tahun 2010, Sawit Watch dan Serikat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAMe) telah melakukan serangkaian pertemuan kampung di sekitar wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea di Selatan Papua, dan mendapati bahwa wilayah di daerah perbatasan tersebut telah dialokasikan peruntukannya bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar. Setidaknya, 380.887 Ha di Kabupaten Merauke telah dialokasikan kepada 10 perusahaan dan 320.000 Ha di Kabupaten Boven Digoel telah pula dikeluarkan izin bagi 8 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pembukaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit skala besar tersebut berarti menggantikan dan mengubah kawasan hutan di wilayah selatan Papua menjadi kawasan perkebunan monokultur, menyebabkan kepunahan ekologis dan kehilangan keanekaragaman hayati secara permanen dan tidak tergantikan. Pada gilirannya, keberadaan masyarakat adat dan orang asli papua yang sampai dengan saat ini masih menggantungkan hidupnya dari hutan akan tercerabut dan tersingkirkan akibat skema pembangunan yang tidak berpihak pada kearifan lokal dan budaya setempat.

Dalam kunjungan lapang Walhi ke Merauke Juni 2011, menemukan bahwa paling tidak setahun ini seratus ribu hektar kawasan hutan alam Merauke telah ditebang, termasuk didalamnya dusun-dusun sagu yang menjamin pangan masyarakat sepanjang waktu, tak kenal musim dan mempunyai adaptasi tinggi terhadap perubahan iklim. Selain itu ekosistem rawa terancam kekeringan, maka ikan, burung, rusa dan saham yang selama ini sebagai sumber protein masyarakat akan semakin sulit ruang hidupnya. Akhirnya Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) masyarakat adat akan semakin jauh dari perlindungan dan pemenuhan oleh negara.

Menyikapi masalah ini, kumpulan LSM tersebut kemudian melaporkan masalah ini ke forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). laporan ke PBB ditujukan ke bagian Pelapor Khusus PBB untuk hak Atas Pangan (UN Special Rapporteur, Right to Food IHCHR-UNOG). Laporan ini akan meminta perhatian tentang keterancaman hak atas pangan masyarakat adat di Merauke.

Abet Nego Tarigan, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan bahwa hingga saat ini, sudah ada 22 LSM yang menjadi pihak penandatangan dalam dokumen ini mewakili komunitas masyarakat adat di Merauke yang menjadi korban dan potensial menjadi korban akibat pelaksanaan Mega Proyek MIFEE ini.

Selain itu laporan juga dikirimkan ke Committee on the Elimination of Racial Discrimination Office of the UN High Commissioner for Human Rights UNOG-OCHCHR, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), dan Human Rights Treaties Division (HRTD). (Sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s