SKB Penegakan Hukum Lingkungan Jangan Tercebur di Lubang yang Sama

Menanggapi disepakatinya Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai penegakan hukum lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kepolisian dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI), diharapkan tidak mengulang kesalahan sebelumnya.

“Keinginan untuk menegakan hukum lingkungan dalam satu atap pernah dilontarkan beberapa tahun lalu, namun mengalami kegagalan. Kesepakatan antara KLH, Polri dan Jaksa Agung jangan sampai tercebur dilubang yang sama. Artinya mengulang kegagalan masa lalu,” ujar Plt Direktur Eksekutif Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesia Center of Environmental Law/ICEL), Henri Subagyo, Rabu (27/7/2011) di Jakarta.

Menurut Henri perlu dilihat kembali proses recruitment, mekanisme kerjatermasuk wewenangnya, jikalau SKB tersebut menugaskan sebuah tim yang berfungsi sebagai satuan tugas (satgas).

“Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai system karir dan monitoring evalusasi program yang dijalankan,” tambah Henri.

Sebelumnya Jaksa Agung RI Basrief Arief menyatakan kalau tantangan penegakan hukum pidana lingkungan saat ini semakin besar. “Karena disamping jenis kejahatan dan modus operandinya, juga kejahatan pidana lingkungan berkait erat dengan white collar crimes,” ujar Basrief Arief, ketika penandatanganan SKB antara ketiga instansi tersebut, terjadi di gedung KLH, Selasa (26/7/2011) kemarin.

Oleh karena itu Jaksa Agung menyarankan agar dibentuk tim gabungan penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Namun diharapkan sebagai kelanjutan SKB tersebut dibuat suatu petunjuk teknis dimasing-masing instansi. Petunjuk teknis tersebut kemudian dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum dilapangan.

“Petunjuk teknis tersebut mengingat pergantian pejabat atau mutasi pegawai
baik di Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian serta Kejaksaan sangat sering terjadi,” imbuh Basrief.

Sejauh ini KLH menyatakan kalau sepanjang tahun 2009-2010 dari 20 kasus yang sampai ke persidangan, tujuh kasus mendapat putusan penjara, dua kasus mendapat putusan percobaan dan 11 kasus mendapat putusan bebas murni.

Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan data kasus lingkungan 2009-2010, perkara yang sampai disidangkan ke pengadilan, hakim memutuskan lima kasus vonis penjara, 14 kasus vonis bebas murni dan satu kasus vonis percobaan.

Surat Kesepakatan Bersama (SKB) ini sendiri merupakan pembaruan,dan disusun berdasarkan hasil kajian terhadap isi SKB yang ditandatangani tahun 2004 lalu. SKB ini sangat penting karena masih terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup walaupun Pemerintah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan  dan pemanfaatan sumber daya alam.

“Surat Kesepakatan Bersama ini akan meningkatkan efektivitas penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup. Melalui kerjasama dengan POLRI dan Kejaksaan ini, para pencemar dan perusak lingkungan hidup akan lebih mendapatkan keadilan hukum”, ujar Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Gusti M Hatta, ketika acara penandatanganan terjadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s