SKB Penegakan Hukum Lingkungan Disepakati

Jakarta – Jenis dan modus operandi kejahatan lingkungan yang makin kompleks membuat tiga institusi yang terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia menyepakati sebuah Surat keputusan Bersama (SKB), Selasa (26/7/2011).

Surat Kesepakatan Bersama (SKB) ini sendiri merupakan pembaruan,dan disusun berdasarkan hasil kajian terhadap isi SKB yang ditandatangani tahun 2004 lalu. SKB ini sangat penting karena masih terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup walaupun Pemerintah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan  dan pemanfaatan sumber daya alam.

“Surat Kesepakatan Bersama ini akan meningkatkan efektivitas penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup.Melalui kerjasama dengan POLRI dan Kejaksaan ini, parapencemar dan perusak lingkungan hidup akan lebih mendapatkan keadilan hukum”, ujar Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Gusti M Hatta.

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung RI Basrief Arief menyatakan kalau tantangan penegakan hukum pidana lingkungan saat ini semakin besar. “Karena disamping jenis kejahatan dan modus operandinya, juga kejahatan pidana lingkungan berkait erat dengan white collar crimes,” ujar Basrief Arief.

Oleh karena itu Jaksa Agung menyarankan agar dibentuk tim gabungan penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Namun diharapkan sebagai kelanjutan SKB tersebut dibuat suatu petunjuk teknis dimasing-masing instansi. Petunjuk teknis tersebut kemudian dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum dilapangan.
“Petunjuk teknis tersebut mengingat perrgantian pejabat atau mutasi pegawai baik di Kementerian
Lingkungan Hidup, Kepolisian serta Kejaksaan sangat sering terjadi,” imbuh Basrief.
Senada dengan hal itu, Kepala Polisi RI Timur Pradopo juga mendesak perlunya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu. Namun menurut Timur, penegakan hukum lingkungan terpadu tersebut harus memberikan ruang koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLH dan penyidik Kepolisian serta penyidik Kejaksaan Agung.
“Koordinasi harus dibangun semenjak awal penyidikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana, demi terwujudnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Timur.
Sejauh ini KLH menyatakan kalau sepanjang tahun 2009-2010 dari 20 kasus yang sampai ke persidangan, tujuh kasus mendapat putusan penjara, dua kasus mendapat putusan percobaan dan 11 kasus mendapat putusan bebas murni. Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan data kasus lingkungan 2009-2010, perkara yang sampai disidangkan ke pengadilan, hakim memutuskan lima kasus vonis penjara, 14 kasus vonis bebas murni dan satu kasus vonis percobaan. (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s