Peta Moratorium Hutan Belum Sentuh Pertambangan

Jakarta – Peta indikatif moratorium hutan Indonesia, yang disertakan dalam Instruksi Presiden (Inpres) 10/2011, terus mengundang kontroversi. Rencana perubahan kemudian diberlakukan, melalui pelebaran skala peta, lokasi moratorium
dan kontrol per enam bulan sekali. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa bolong yang perlu dibenahi. Seperti jumlah luasan moratorium pada wilayah pertambangan, dan aparat yang bertugas didalamnya.

“Idealnya, dalam peta indikatif yang dikeluarkan bukan hanya hutan primer dan lahan gambut yang tercakup, tetapi juga hutan sekunder,” ujar Fitrian Ardiansyah, peneliti dari Australian National University (ANU), Selasa (14/6/2011).

Dari  peta indikatif yang dikeluarkan bersama Inpres 10/2011, pemerintah mengklaim bahwa hutan primer Indonesia ada sekitar 64,2 juta hektare (ha), sedangkan lahan gambut sekitar 24,5 juta ha. Sayangnya, data ini berlawanan dengan data yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 2010. Kemenhut pada bulan Februari 2010 menyatakan bahwa luasan hutan primer yang tersisa hanyalah 43 juta ha.

Untuk gambut, Kelompok Kerja Nasional untuk Pengelolaan Gambut – suatu tim yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)- pada 2006 mengeluarkan data bahwa lahan gambut Indonesia hanya tersisa sekitar 20 juta ha. Dari peta
indikatif yang dicantumkan di Inpres 10/2011, luasan total yang akan termasuk dalam moratorium adalah sekitar 88,7 juta ha, termasuk hutan primer dan gambut, sedangkan kalau mau mengikuti data Kemenhut (2010) dan Kemendagri (2006), maka luasan yang tercakup hanya sekitar 63 juta ha.

“Bila mau ditambahkan dengan hutan sekunder yang ada yaitu sekitar 20 juta ha, maka luasan ideal yang harusnya tercakup adalah sekitar 108,7 juta ha, bila memakai data dari peta indikatif Inpres atau sekitar 83 juta ha, bila memakai
data Kemenhut dan Kemendagri,” urai Fitrian.

Sementara Greenpeace Asia Tenggara, sebelumnya mempersoalkan perbedaan luasan lokasi moratorium dengan kenyataan sebenarnya. Seperti pada kawasan lahan gambut, menurut R Kiki Taufik, Senior Spesialis Sistem Informasi Global Greenpeace terdapat perbedaan luas yang signifikan.

“Dalam peta yang dikeluarkan Wetland tahun 2006 dan MoF tahun 2006 luas lahan gambut Indonesia diketahui mencapai angka 21,5 juta hektare. Tapi dalam peta indikatif tersebut luas lahan gambut hanya tinggal tersisa sampai 4,4 juta
hektare saja,” imbuh Kiki.

Angka yang cukup jauh berbeda, jelas membuat banyak pihak meragukan keakuratan peta indikatif moratorium tersebut. Menanggapi berbagai kontroversi yan gtimbul, pihak pemerintah kemudian membuat berbagai kebijakan. Termasuk didalamnya dengan membuat peta indikatif baru, yang memiliki skala lebih luas.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Transtoto Handadhari mendukung pembaharuan peta indikatif kawasan hutan ini. Dia beralasan skala peta yang ada saat ini terlalu kecil. Peta yang ada saat ini berskala 1:19.000.000. Rencananya, Kementerian Kehutanan menyiapkan peta baru dengan skala 1:250.000.

Sementara itu Staf Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo menyatakan kalau pemerintah akan segera mengeluarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) dari Inpres 10/2011 tentang penundaan izin baru kehutanan dalam waktu dua minggu kedepan.

“Dalam waktu dua minggu akan keluar peta indikatif yang menggambarkan hutan primer, hutan sekunder dan area penggunaan lain atau APL,” kata Agus Purnomo dalam sesi dialog interaktif Forum Ekonomi Dunia Asia Timur (World Economic Forum on East Asia) di Jakarta, Senin(13/6/2011).

“Saat ini peta tersebut sedang dalam tahap legalisasi yang membutuhkan tanda tangan oleh Menteri Kehutanan dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan di setiap lembar peta, sebagai pihak yang secara yuridis (Undang-undang Kehutanan)
diberikan kewenangan untuk menerbitkan peta-peta di kawasan hutan tersebut,”tambah Agus lagi.

Namun di berbagai perubahan yang terus terjadi tersebut, sebenarnya terdapat beberapa perbaikan lagi yang harus dilakukan. Seperti untuk perangkat aparat yang mestinya menjalankan moratorium seharusnya juga dimasukkan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kementan menjadi penting karena menyangkut ekspansi perkebunan sawit, dan sebagainya,” papar Fitrian lagi.

Sementara ketidaksertaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemensdm) juga dipertanyakan. Sebab menyangkut ekspansi pertambangan, yang makin potensial terjadi dimasa mendatang.

Greenpeace sendiri menyatakan terdapat setidaknya 37 juta lahan pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi di Indonesia.  (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s