Jeda Tebang Hutan Dua Tahun Diberlakukan

Untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial,
budaya dan lingkungan, serta upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan melalui program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), Jumat (20/5/2011) Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Instruksi Presiden (Inspres) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

“Penundaan izin baru ini akan berlaku selama 2 tahun,” ujar Sekretaris Kabinet
Dipo Alam.

Diharapkan dalam masa jeda penundaan pemberian izin selama 2 tahun
tersebut, penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dapat dilakukan guna mendukung suksesnya penurunan emisi dari deforestasi.

“Hal ini sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Presiden SBY, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% sembari mengurangi emisi 26%,” tambah Dipo.

Penundaan pemberian izin baru diberlakukan terhadap Hutan Primer dan Lahan gambut yang berada di Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Area Penggunaan Lain.

Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo menyatakan bahwa beberapa tujuan pembangunan yang harus diselaraskan pemerintah termasuk konservasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi, tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan keterlibatan masyarakat setempat.

“Indonesia telah berada di jalur yang tepat, menuju ke masa depan yang sejahtera dan lestari, dan tidak kembali ke praktek pembangunan masa lalu yang merusak lingkungan dan mengorbankan generasi yang akan datang,” tegas Agus.

Meski pemberian izin ditunda, terdapat pengecualian dari peraturan ini terhadap permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, seperti geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu. Pengecualian juga diberikan untuk perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku dan keperluan restorasi ekosistem.

Menanggapi terbitnya peraturan jeda tebang ini, berbagai LSM menyambut baik
terhadap keputusan yang dilakukan. Elfian Effendi dari Greenomics Indonesia
menatakan kalau Inpres moratorium tersebut mencerminkan sikap politik yang baik.

“Soal substansinya, kita harus koresksi secara konstruktif,” papar Elfian, pada
kesempatan berbeda.

Presiden SBY sendiri pada pertemuan G20 tahun 2009 di Pittsburgh, menyatakan komitmen sukarela Indonesia untuk melakukan penurunan  emisi GRK hingga 26 persen pada tahun 2020 dan 41 persen dengan bantuan internasional. Kemudian Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani Letter  of Intent (LOI) di Oslo Mei 2010, dengan tujuan kerjasama mengurangi emisi GRK  dari deforestasi, degradasi hutan (REDD) dan lahan gambut.

Dokumen LoI Indonesia-Norwegia itu menyebutkan kerjasama dilakukan dalam tiga  tahapan.  Tahap persiapan, dimulai tahun 2009, tahap transformasi, tahun 2011-  2014, dan tahap kontribusi terhadap penurunan emisi dimulai tahun 2014-2016. Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ sendiri terbentuk pada September  2010, berdasarkan Keputusan Presiden No.19/2010. Pada Sidang Kabinet terbatas 23  Desember 2010, Presiden SBY telah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai propinsi  percontohan REDD+.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s