REDD+ Jangan Lupa Mencerdaskan Bangsa

Salahsatu butir Copenhagen Accord yang dihasilkan Konferensi Badan Dunia Perubahan Iklim (UNFCCC) ke 15 lalu, merupakan mandat mengenai Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi hutan (Reducing Emission from forest Deforestation and Degradation/REDD).  Sebagai salahsatu negara dengan jumlah hutan terbesar di dunia, sudah siapkah Indonesia menjalankannya?

Semenjak Indonesia ditetapkan sebagai pengemisi karbondioksida (CO2) terbesar ketiga di dunia, melalui kebakaran hutan, sudah jelas sebenarnya arah kebijakan dominan yang harus dijalankan.Perbaikan sektor kehutanan melalui minimalisasi deforestasi dan degradasi, tanpa ampun harus dilakukan.

Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga didunia, jelas memiliki posisi penting. Mengingat CO2 merupakan salahsatu penyebab terbesar pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Berarti dengan menjaga hutan, yang memiliki kemampuan menyerap CO2 di angkasa, Indonesia turut membantu mereduksi dampak pemanasan global yang bisa menghancurkan umat manusia.

Daniel Murdiyarso, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) pernah menyatakan kalau nilai tersebut berasal dari kemampuan hutan untuk menyerap CO2, melalui pembentukan biomassa. Dimana CO2 terserap melalui proses pertumbuhan pohon secara berkesinambungan. Masalah kemudian timbul ketika jumlah pohon makin berkurang.

Jumlah pengurangan jumlah pohon di Indonesia, secara garis besar terjadi karena perubahan alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertanian. Kondisi diperparah dengan rusaknya tanah, yang kehilangan pohon tersebut.

Sehingga perbaikan pada kasus deforestasi dan degradasi dianggap sebagai obat utama, bila keinginan untuk menjaga bumi secara makro ingin dilakukan.

Oleh karena itu, usul mengenai program REDD mulai digulirkan saat Konferensi Para Pihak (COP) ke 13 berlangsung di Bali, tahun 2007. Baru empat tahun setelahnya, yaitu Konferensi UNFCCC di Kopenhagen menyebutkan kesepakatan untuk menjalankan REDD+ (REDD yang telah diperbaiki/disepakati), sebagai salahsatu upaya menahan suhu hanya bertambah 1,5 derajat celcius, dimasa depan.

REDD+ memiliki banyak nilai positif kehutanan didalamnya. Diantaranya tiga nilai penting yang termaktub mengenai konservasi, manajemen hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan.

Secara positif, kawasan yang menjalankan REDD+ akan terjaga kelestarian sumber daya alamnya. Karena selain menjaga jumlah pohon yang ada, juga menambah jumlah pohon baru. Sehingga tercapai peningkatan penilaian serapan karbon.

Wahyudi Wardojo, pakar kehutanan dari The Nature Conservation (TNC) pada studi kasus keberadaan REDD+ di Berau, Kalimantan Timur menyatakan kalau program mereka terus menunjukan hasil yang menggembirakan. Terutama dalam manajemen pengaturan tata ruang dan peningkatan jumlah tutupan.

Selain nilai positif, dari tiga nilai penting tersebut sebenarnya juga mengandung potensi konflik didalamnya. Pertama dari sisi konservasi. Dimana ditakutkan masyarakat akan menolak, bilamana terjadi pembatasan secara tegas daerah konservasi program REDD+. Sebab biasanya masyarakat Indonesia memiliki hubungan erat dengan lingkungan disekitar mereka.

Kemudian bila hubungan historis tersebut dibatasi, kecenderungan yang muncul merupakan sikap-sikap perlawanan.  Kasus konflik seperti ini sudah kerap terjadi di Indonesia. Tercatat ada konflik masyarakat di Lebak Sibedug, karena perluasan  area Taman Nasional Gunung Salak Halimun. Kemudian masalah yang sama terjadi di kawasan gunung Cireme, yang menjadi Taman Nasional.

Seperti itu juga di daerah gunung Merapi Merbabu, yang menjadi Taman Nasional.  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mencatat setidaknya ada ratusan warga adat di Indonesia ini. Semuanya memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan disekitarnya. Terutama dengan hutan-hutan disekeliling tempat tinggalnya. Dengan butir-butir program yang banyak diantaranya bertabrakan dengan kearifan tradisional, bisa menjadi sumber konflik.

Indikasi tersebut terus menunjukan kecenderungan membesar. Apalagi melalui beberapa statemen yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, paska kepulangannya dari tur mengunjungi beberapa negara Eropa dan menghadiri Konferensi UNFCCC ke 15 di Kopenhagen. Dalam penjelasannya di Konferensi tersebut, dalam jeda penerbangan di Dubai dan ketika tiba di Indonesia, jelas memperlihatkan potensi garis keras untuk menjalankan misi. Terutama pada perilaku main tebang dan main bakar di kehutanan, yang sebenarnya selain banyak dilakukan perusahaan swasta kehutanan, juga merupakan ciri pembukaan hutan tradisional di Indonesia.

Potensi krusial lain merupakan dukungan pada sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit, sebagai bagian dari REDD+. Hal tersebut jelas menunjukan telah terjadi degradasi pemikiran dalam konteks pelestarian kehutanan Indonesia. Meskipun dalam penjelasannya Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Gusti M Hatta, menyatakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan nilai berkelanjutan, yang seiring dengan upaya mengantisipasi perubahan iklim. Namun sepertinya tidak mengandung inti perlindungan dan pendidikan kepada masyarakat.

Pada kasus perluasan perkebunan di kawasan Kampar Riau, menunjukan keberpihakan pemerintah pada perusahaan perkebunan sawit besar, ketimbang kebun sawit rakyat. Padahal tugas pemerintah bukan menjadi tameng perusahaan multinasional tersebut, namun bagaimana mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui kebun sawit rakyat yang berkelanjutan. (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s