Kasus Sewa Tanah Papua Akan Diusut

Melanjutkan permintaan review perkebunan sawit di Papua, pihak pemerintah melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar pemerintah daerah bisa diberikan penjelasan mengenai kondisi lingkungan saat ini dan perlunya pengesahan payung hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Saya secara personal merasa marah dengan kondisi tersebut. Perlu dilakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selanjutnya,” ujar Kepala Sekretariat DNPI, Agus Purnomo, di Jakarta, Rabu (11/11/2009).

Koordinasi dengan Mendagri tersebut dimaksudkan agar pihak pemerintah daerah (pemda) dapat diberikan pengertian mengenai kondisi lingkungan saat ini. Sehingga payung hukum yang memadai dapat segera dilegalkan keberadaannya.

Sayangnya menurut Agus, koordinasi baru akan bisa dilakukan pada awal tahun depan. Mengingat saat ini DNPI sedang memusatkan konsentrasi pada Konferensi Badan Dunia mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) ke 15, yang akan digelar di Kopenhagen akhir tahun ini.

Sementara itu menurut Agus, kesepakatan internasional mengenai kawasan pertanian (yang didalamnya termasuk perkebunan) saat ini masih sedang dalam perumusan. ”Kita masih berhati-hati, agar keuntungan dari kesepakatan tersebut juga menguntungkan semua pihak. Jangan sampai hanya menguntungkan negara-negara tertentu saja,” tambah Agus.

Di lain pihak, Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam acara 1st International Biodiversity Conference on Sustainable Development in Tanah Papua yang dibuka Rabu (11/11/2009) ini, kembali menyatakan setidaknya 50 persen dari konversi hutan dipelihara untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kemudian hutan primer dengan nilai konservasi tinggi (HCVC), tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan lainnya. Barnabas juga menyatakan perlunya peningkatan efisiensi dan produktivitas dari pemanfaatan lahan yang sementara berlangsung sekarang ini, termasuk untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang sudah berlangsung.

Selain itu Barnabas juga mengharapkan agar promosi dan mengembangkan industri berbasis energi terbarukan, sepertyang berasal dari tenaga matahari, angin dan air yang berlimpah ruah di Papua.

Sebelumnya LSM Telapak dan Agen Investigasi Lingkungan (Environmental Investigation Agency/EIA) mengeluarkan laporan bertajuk Up For Grabs; Deforestation and Exploitation in Papua Plantation Boom, di Jakarta, Selasa (10/11/2009).

Pada laporan tersebut terungkap, Medco Group hanya membayar pemilik tanah adat untuk perkebunan sawit hanya seharga Rp 450.000 per hektare untuk 35 tahun sewa. Apabila harga tersebut dibagi dengan jumlah 420 bulan selama 35 tahun, berarti harga sewa tanah perbulan hanya Rp 1.071,5 saja.

Menurut wakil dari EIA, Jago Wadley, pemerintah perlu mereview kebijakan mengenai perkebunan sawit di Papua. Terutama bila pemerintah Indonesia memang serius akan mengurangi angka deforestasi hutan, sebagai penyebab perubahan iklim. (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s