Perbulan Tanah Papua Disewakan Seharga Tempe Goreng

Pemerintah perlu mereview kebijakan pengalihan kawasan hutan Papua, untuk perkebunan kelapa sawit. Pasalnya ternyata tiap hektare perbulan, harga sewa tanah hanya seharga tempe goreng, alias Rp 1.071,5 saja.

Demikian salah satu kesimpulan yang didapat dari peluncuran laporan terbaru, yang dikeluarkan LSM Telapak dan Agen Investigasi Lingkungan (Environmental Investigation Agency/EIA) bertajuk Up For Grabs; Deforestation and Exploitation in Papua Plantation Boom, di Jakarta, Selasa (10/11/2009).

Angka tersebut terungkap, melalui hitungan harga tertinggi yang didapat masyarakat melalui kompensasi pelepasan tanah di Papua Barat untuk perkebunan kelapa sawit, yang dilakukan Medco Group. Dimana diketahui Medco hanya membayar pemilik tanah adat tersebut, Suku Meyah seharga Rp 450.000 per hektare untuk 35 tahun sewa. Apabila harga tersebut dibagi dengan jumlah 420 bulan selama 35 tahun, berarti harga sewa tanah perbulan hanya Rp 1.071,5 saja.

“Harga tanah yang murah untuk perkebunan, ditambah dengan sejumlah besar kayu berharga dari pembukaan hutan, telah menarik minat perusahaan-perusahaan besar Indonesia, dan menyebabkan investor luarnegeri masuk ke Papua,” ujar Hapsoro, juru bicara Telapak.

Menurutnya, dengan kondisi harga yang sedemikian rendah, akan makin memunculkan resiko pengalihan tutupan hutan menjadi perkebunan sawit dimasa depan. Sementara kondisi perluasan lahan kelapa sawit di Papua, saat ini sudah terhitung mencemaskan.

“Ini bentuk penzaliman, harga yang ditawarkan terlalu genting untuk keberlangsungan tutupan hutan di Papua,” tambah Hapsoro.

Sementara itu, menurut wakil dari EIA, Jago Wadley, pemerintah perlu mereview kebijakan mengenai perkebunan sawit di Papua. Terutama bila pemerintah Indonesia memang serius akan mengurangi angka deforestasi hutan, sebagai penyebab perubahan iklim.

“Dewan Perubahan Iklim Indonesia (Dewan Nasional Perubahan Iklim/DNPI-red) mengakui bahwa deforestasi harus diatasi jika Indonesia ingin mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga telah menyataka bahwa biofuel tidak berarti deforestasi. Namun penyidikan Telapak/EIA menemukan deforestasi besar-besaran telah terajdi di Papua,” ujar Jago, pada kesempatan serupa.

Deforestasi tersebut ditemukan dalam pengalihan lahan hutan, mejadi perkebunan sawit yang terjadi secara besar-besaran di Papua saat ini. Mirisnya, alasan pembukaan lahan sawit tersebut dikemukakan sebagai upaya mitigasi dari dampak perubahan iklim. Dimana produk kelapa sawit akan dijadikan bahan dasar energi bertenaga sumberdaya hayati (biofuel).

“Ini adalah ketidaklogisan kebijakan tingkat tinggi, karena Indonesia merupakan negara pengemisi karbon terbesar ketiga di dunia akibat hilangnya hutan dengan cepat,” ulas Jago.

Meskipun tak menyebutkan angka pasti perluasan perkebunan di Papua. Namun setidaknya lima juta hektare lahan perkebunan sawit akan dibuka hingga tahun 2010 nanti. Setengah dari target tersebut, telah menjadi kenyataan hingga akhir tahun ini. Barnabas Suebu, Gubernur Papua pada Konferensi Badan Dunia mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali tahun 2007 lalu menyatakan Papua pada tahun 2007 setidaknya memiliki total luasan hutan sebesar 31,5 juta hektare. 50 persen diantaranya akan dipertahankan sebagai hutan konservasi, 20 persen untuk hutan produksi dan 30 persen akan dialihkan untuk berbagai kegunaan, termasuk perkebunan, pertanian dan perumahan. (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s