Hutan di Ketinggian Jawa Terdesak

Awal bulan November kemarin, saya bersama tiga rekan lain kembali mendaki gunung Pangrango. Perjalanan dimulai dari pinggir pembatas Taman Safari Indonesia (TSI) di Cisarua, menuju puncak Pangrango, dan diselesaikan dengan menuruni jalur Geger Bentang.

Skenario rencana berubah menjadi mencemaskan, ketika kami mengalami masalah saat turun gunung. Jalur turun dari puncak Pangrango, selain jalur resmi melalui Cibodas, ternyata banyak sekali yang lain. Ancer-ancer arah utara, ternyata tak mengantarkan menuju daerah Geger Bentang, arah rencana turun kami. Malah membawa ke lembah-lembah yang terasa asing. Hingga satu malam cadangan, akhirnya kami gunakan. Lantaran jelas kami tersasar saat itu.

Pagi harinya, setelah menginap di pondok tanpa atap yang tak jelas milik siapa, pencarian jalur turun kembali dilakukan. Dengan berpegang pada logika-logika jalur yang mungkin dibuat penduduk, akhirnya kami menyusuri potongan-potongan punggungan dan lembah. Dalam perjalanan baru disadari, kalau ternyata teramat banyak jalur pernah dibuat diwilayah tersebut. Membingungkan, karena jalur tiba-tiba menghilang. Untunglah setelah menemukan kembali satu pondokan yang lebih besar, melintas empat punggungan dan tiga lembah ke arah barat, akhirnya jalur Geger Bentang yang dicari dapat ditemukan.

Kata dua orang teman saya, mereka curiga jalur tersebut milik para pemburu atau pencari kayu disana. Karena ada pondokan-pondokan tak lengkap, yang sepertinya menjadi tempat transit. Salah satu pondokan tersebut ternyata memiliki tempat untuk mengasapkan daging, sehingga diyakinkan pondokan tersebut milik para pemburu. Juferdy, salah seorang teman yang lain justru lebih yakin kalau orang-orang itu mencari benalu pohon. “Lihat saja, pohon yang ditebang tak diambil kayunya,” analisanya.

Dadang Sukandar, yang berkacamata dan Hendra Fachri yang masih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), hanya mengangguk-angguk kemudian. Kami berempat berasal dari satu organisasi yang sama, Mapala UI.

“Di gunung Pangrango dan Gede memang banyak jalur yang dipakai masyarakat,” kata Kepala Taman Nasional Gede Pangrango, Bambang Sumananto melalui sambungan telepon, Selasa (2/12/2008) kemarin.

Jalur-jalur tersebut kebanyakan dipakai untuk masuk ke dalam wilayah taman nasional. Kebanyakan kemudian dipakai juga oleh para pendaki gunung. Sekarang, dengan makin padatnya jumlah penduduk di sekitar wilayah penyangga taman nasional, desakan masyarakat untuk mencari penghidupan ke wilayah-wilayah hutan juga makin meningkat.

Sebelum pendakian ini saja, sempat terdengar isyu kalau banyak pemburu berkeliaran di sekitar lembah Suryakencana di gunung Pangrango. Kabarnya banyak pendaki yang sempat bertemu dengan pemburu yang dikawani puluhan anjing tersebut.

“Pemburu itu sudah ditangkap belum lama lalu. Ia hanya orang yang tidak tahu, kalau dia tak boleh memburu disana,” jelas Bambang. “Ia sebenarnya pemburu babi hutan yang ditugaskan membersihkan wilayah pinggir taman nasional. Jadi dia berpikir kalau diwilayah tersebut boleh, mengapa tak boleh hingga ke puncak gunung,” papar Bambang.

Kini kasus tersebut sedang diproses, namun diperkirakan tak akan diberikan sangsi berat bagi si pemburu. Mengingat kejadian tersebut hanya salah paham saja.

Desakan terhadap wilayah konservasi memang teramat tinggi angkanya di Indonesia. Tercatat dalam kajian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hingga 2008 ini, berbagai wilayah di Indonesia diindikasikan tidak lagi memiliki wilayah hutan yang layak. Sehingga menimbulkan lahan kritis yang mencapai angka 100,6 juta hektare.

“Dengan tingginya tutupan vegetasi hutan alam yang hilang, infrastruktur yang tak mendukung, dan daerah resapan yang makin menurun, diperkirakan banyak wilayah Indonesia rawan bencana saat ini,” urai Masnellyarti Hilman, Deputi III Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, akhir bulan kemarin.

Angka lahan kritis terparah ada di pulau Jawa, karena dari pantauan citra landsat, vegetasi pada wilayah hutan di Jawa hanya tersisa 7 persen saja. Sementara wilayah Sumatera mencapai 25 persen dari luas pulau, Kalimantan 44 persen, Bali 27 persen, Nusa Tenggara 25 persen, Sulawesi 64 persen, Maluku 73 persen, dan Papua masih tersisa 81 persen.

Pengalihan lahan hutan menjadi area produktif, jelas menimbulkan banyak dampak didalamnya.  Termasuk bencana banjir dan longsor, serta berkurangnya pasokan air. Adrin Tohari, peneliti geoteknologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, bencana longsor bisa berpotensi besar terjadi mengingat makin berubahnya iklim dan cuaca. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah longsor. Parameter terpenting dari pergerakan tanah adalah curah hujan dan kemiringan lereng. “Jika curah hujan makin tinggi, potensi longsor makin besar. Air yang masuk ke dalam tanah menyebabkan ikatan antar bagian tanah menjadi longgar dan lepas,” urai Adrin, pada sebuah kesempatan.

Jenis tanah juga menjadi penyebab longsor. Pada tanah lempung, sifat longsoran berupa rayapan. Tanah lambat laun menjadi berundak-undak dengan waktu longsor lama sehingga korban dapat diminimalisasi karena kemungkinan besar dapat melarikan diri. Namun pada tanah yang berasal dari batuan vulkanik, kejadian longsor semakin berisiko karena longsoran bersifat larian cepat.

Seperti itu juga yang dikhawatirkan terjadi di dataran tinggi Dieng. Masalah perambahan pertanian kentang pada lereng-lereng terjal dikhawatirkan akan menimbulkan bencana besar. Bila kita melihat Dieng dari jalur Wonosobo, perkebunan kentang kini dominan menjadi menu pandangan mata. Setidaknya dari pengamatan pada perjalanan ke wilayah tersebut sekitar tengah bulan November lalu, terlihat wilayah kebun kentang telah merambah bahkan hingga mencapai puncak-puncak bukit.

Era 70-an, sebenarnya dataran tinggi Dieng pernah terkenal sebagai salah satu lokasi penting penghasil tembakau di Jawa. Namun karena degradasi lahan akibat penanaman tembakau, membuat masyarakat berpindah menanam kentang. Penanam kentang yang kebanyakan berasal dari Bandung tersebut, kemudian lebih intensif membuka lahan. Bahkan lahan milik pemerintah, kini telah dibuat perkebunan kentang juga. Terakhir, Bupati Wonosobo Kholik Arif, menyatakan kalau industri pariwisata di Dieng kalah pamor ketimbang penanaman kentang.

“Kini lahan kritis Dieng mencapai kurang lebih 7.758 hektare,” ungkap Kholik Arif pada acara Lokakarya dan Temu Donor Program Pemulihan Dieng, Senin (1/12) kemarin di Jakarta. Kebanyakan lahan kritis tersebut terjadi karena pertanian monokultur. Membabat hutan dan menanam kentang saja. Makin lama karena kebutuhan makin besar, maka hutan yang dibabat juga makin luas. Lahan-lahan miring di kawasan Dieng sekarang terlihat juga dipergunakan sebagai lahan kentang. Mereka kebanyakan saat ini bahkan menggarap juga lahan-lahan yang memiliki kemiringan hingga lebih besar dari 60 derajat. “Seperti mencangkul sambil berdiri,” urai Kholik.

Kresnayana Yahya, dari Yayasan Pembangunan Berkelanjutan menyatakan perlunya sistem heteroganisasi pada pertanian mulai dilakukan. “Diversifikasi pertanian dari beberapa kasus malah bisa menaikan income,” ujar Kresna, pada lokakarya tersebut juga.

Seperti daerah Batu di Malang, sempat juga terdegradasi karena sistem perkebunan apel yang monokultur. Kemudian setelah diinisiatifkan menjadi holtikultura, dan penyiapan pasar didalamnya, Batu sekarang terlihat lebih hijau dengan tumbuhan keras yang bisa diambil manfaat buahnya.

Sistem monokultur, dengan menanam hanya satu macam tumbuhan pada satu wilayah lahan, saat ini memang dianggap pemicu banyak masalah lingkungan. Tanah menjadi terdegradasi dan hutan alam menjadi korban. Salah satu contoh lainnya adalah gunung Slamet di Jawa Tengah.

Hingga saat ini gunung Slamet terus mengalami masalah alih fungsi lahan yang mengkhawatirkan. Menurut beberapa catatan setidaknya hutan di empat wilayah lereng gunung Slamet, yakni kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang dan Brebes berpotensi kritis. Penyebabnya antara lain karena alih fungsi hutan untauk pertanian, pemukiman, dan penebangan illegal.

Dari pemetaan yang pernah dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB), dari 19.833 hektare lahan kritis di gunung Slamet berada didaerah Banyumas, dibagian barat. Sementara itu dari kawasan Purbalingga diketahui terdapat lahan kritis sebesar 15.374 hektare di kawasan gunung Slamet bagian timur.

Di lain pihak, dalam pengamatan yang dilakukan penulis hingga akhir November lalu, di kawasan lereng gunung Slamet bagian utara, wilayah perkebunan terus merambah makin naik ke atas. Di wilayah hutan gunung Pendjara, yang berada di kawasan utara gunung Slamet memang masih memiliki kondisi hutan yang baik. Namun terlihat perambahan hutan mulai terjadi di sana. Setidaknya ditemukan tiga pondokan penebang kayu, di gunung Pendjara. Beberapa kayu yang terlihat terpotong juga banyak terdapat disana.

Di daerah Bambangan, yang berada di lereng selatan. Wilayah perkebunan tampak mulai mendekati wilayah batas vegetasi puncak. Hanya tersisa sedikit wilayah hutan saat ini, bila melihat kondisi hutan dari wilayah Bambangan tersebut.

Kepala Administrasi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur, Subroto, pernah menyatakan kalau secara bertahap akan terus dilakukan upaya penghutanan kembali, wilayah lereng gunung Slamet yang kini menjadi lahan kritis. “Secara bertahap kami terus mengupayakan agar hutan bisa kembali, kami terus melakukan reboisasi dengan tanaman keras dan mensosialisasikan kepada warga pentingnya hal itu,” ujar Subroto.

Di lain pihak Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Purbalingga, Lily Purwati, mengatakan, upaya penghijauan di lereng Slamet selama ini terus dilakukan. Sejak tahun 2007, petani diarahkan untuk menanam tanaman keras di lahan sayurannya secara tumpang sari.

“Langkah ini terus akan kami lakukan supaya ancaman terhadap daerah tangkapan air berkurang. Di satu sisi petani tetap dapat hidup dengan menanam sayur, tetapi tegakan keras terus ditanam. Selama masih ada lahan yang longgar, penghijauan ini akan terus berjalan,” ucap Lily.

Penyelamatan berbagai wilayah ketinggian tersebut sudah seharusnya diperhatikan. Mengingat banyaknya kepentingan yang berada didalamnya. Seperti wilayah Gede Pangrango, kalau dibiarkan terus menerus proses perburuan dan pengambilan benalu kayu, dikhawatirkan akan menyebabkan terdegradasinya beberapa wilayah jalur gunung tersebut.

Sementara di Dieng, tanpa arahan yang tepat, dan kersa sama-sama para pemangku kepentingan disana, ditakutkan dalam beberapa tahun dimuka bencana seperti longsor yang melanda hebat wilayah tersebut. Sebagai hulu dari sungai Serayu, ditakutkan stok air diwilayah Dieng akan makin terkuras bila pertanian seperti kentang yang boros air tetap berjalan. Selain itu desakan masyarakat yang tak terkendali dalam memanfaatkan lahan, diperkirakan akan memusnahkan daya hidup satwa yang sebelumnya ada disana. Satwa-satwa seperti macan tutul (panthera pardus), babi hutan (sus vercossus), owa (hylobates moloch), surili (presbytis comata), lutung (trachypithecus auratus), serta 19 burung endemik Jawa termasuk elang jawa (spizateus bartelsii) dan tanaman purwaceng (pimplinea pruacen) sampai sekarang terus menyusut keberadaannya disana.

Di gunung Slamet, kondisi hutan alam di daerah ketinggian tak banyak berbeda. Lokasi penyalur sumber air bagi empat kabupaten disekelilingnya tersebut juga terus tergerus. Sepertinya wilayah hutan diketinggian tak diindahkan fungsinya sebagai daerah stok air lagi saat ini. Bilamana sudah tak ada air mengalir, mungkin baru kita sadar betapa tak ada artinya uang yang kita hasilkan dari berproduksi. (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s