Hakim Lingkungan Tercetak, Tapi Keputusan Belum Ada

JAKARTA – Muara semua sengketa bisa di peradilan. Namun, kalau bicara peradilan di negeri ini sekarang seperti berada di tanah gersang di mana benih yang jatuh di dalamnya, hanya jadi semak belukar. Pengadilan kasus lingkungan akhir-akhir ini menimbulkan kecewa para aktivis. Dan hulunya pada keputusan hakim.

Baru-baru ini Menteri Kehutanan (Menhut) sempat kebakaran jenggot. Bagaimana tidak, menurutnya banyak hakim yang menangani kasus lingkungan terlalu gampang memvonis bebas para cukong liar yang terlibat pembalakan hutan di Kalimantan. “Saya yakin, setiap keputusan mencurigakan pasti merupakan hasil suatu transaksi,” katanya. Bahkan, MS Kaban mengaku, ia melihat di beberapa tempat adanya setoran rutin sejumlah Rp 155 juta per bulan, yang masuk ke kas masing-masing hakim tersebut (SH/16/11).

Juga keputusan diterimanya eksepsi tergugat pada persidangan Newmont, pekan lalu. Kesimpulannya ini merupakan keputusan bahwa tidak sepatutnya negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup meminta pertanggungjawaban melalui peradilan atas kerusakan bumi kita.

”Padahal jelas di kontrak karya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan kerusakan tata kehidupan masyarakat sekitar,” ucap Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Indro Sugianto, SH, Kamis minggu lalu.

Dasar itu kemudian diperkuat dengan adanya pasal-pasal dalam UU No 27 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 37, termaktub kata-kata ”pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.”

”Berarti jelas, langkah pemerintah kita sudah seharusnya didukung,” tambah Indro. Keputusan arbitrase itu bisa jadi contoh buruk penegakan hukum Indonesia. ”Sebab berarti keputusan tersebut telah menutup pintu bagi diadilinya berbagai kejahatan lingkungan oleh industri pertambangan,” urai Indro lagi.

Hakim Suplemen

Kasus ini, juga menurut Indro, menjadi gambaran sebuah logika unik yang dimiliki hakim-hakim kita. Kecenderungan ini menurutnya dapat timbul karena berbagai hal. Salah satunya, posisi mereka sebagai hakim suplemen yang tak terelakkan. Hakim suplemen di sini dapat diartikan sebagai hakim-hakim yang memiliki tugas umum. Seperti dokter umum saja, tanpa spesialisasi keahlian yang jelas.

Kehadiran hakim-hakim suplemen seperti ini, yang kemudian juga ditugasi pengambilan keputusan umum seperti kasus Newmont. ”Padahal seharusnya hakim yang mengurus kasus seperti ini haruslah hakim yang memang mengerti duduk perkara masalah lingkungan.”

Sementara itu, Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Prof Dr Paulus E Lotulung mengatakan, bulan lalu, pihaknya telah mendidik 1.000 hakim untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup. “Telah dilakukan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mahkamah Agung banyak bekerja sama terutama dengan Australia,” kata Paulus.

Paulus mengatakan hakim-hakim yang menangani kasus lingkungan hidup di Indonesia merupakan hakim yang telah mendapat sertifikat atau brevet tentang hukum lingkungan hidup dan terkumpul dalam sebuah majelis khusus. “Sebetulnya kita di Indonesia tidak mengikuti sistem peradilan khusus lingkungan hidup. Itu belum ada, tetapi ada majelis-majelis khusus yang menangani peradilan. Memang ada di beberapa daerah tertentu kita bentuk majelis-majelis khusus untuk lingkungan hidup, dan hakim yang bisa mengadili kasus-kasus lingkungan hidup sebetulnya hakim-hakim yang sudah mendapatkan sertifikat semacam brevet,” lanjut Paulus.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam kesempatan yang sama mengatakan saat ini hukum lingkungan hidup menjadi yang paling luas dan paling cepat berkembang dibandingkan hukum yang lain. “Itu mulai dilakukan dari pemerintahan lokal, negara sampai regional dan kontrol global di mana pemerintah dan organisasi antarpemerintah berusaha keras mengamankan lapisan ozon, mengurus migrasi spesies melewati benua dan samudera dan untuk mengurangi problem nasional seperti hujan asam,” kata Rachmat.

Sudah 1.000 yang berbrevet, namun keputusan masih mengecewakan juga. Karenanya, keputusan yang menenteramkan rasa keadilan yang masih dinantikan di pengadilan kita. (sulung prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s