Rekayasa Genetika di Indonesia Mengandung Banyak Cacat Hukum

Keseriusan pemerintah untuk tetap mempertahankan ketahanan pangan nasional kembali dipertanyakan. Apalagi setelah melihat banyaknya kecacatan hukum yang nampak dalam peraturan bidang rekayasa genetika. “Dalam dasar hukumnya, tak terlihat dimasukannya dasar hukum internasional didalamnya. Padahal kita telah menandatangani Protokol Cartagena sebagai landasan pengembangan peraturan tersebut di Indonesia,” ujar pengamat masalah rekayasa genetika, Tedjo Wahyu Jatmiko, Rabu (12/10/2005).

Selain kurangnya pencantuman konsesi internasional dalam dasar-dasar pemunculan peraturan. Ketimpangan ini juga terlihat pada pasal 8 ayat 2 PP no 21/2005. Dimana dalam uraiannya tercantum pernyataan pihak pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling berwenang dalam urusan ini. “Padahal pihak sekarang sepertinya ada dualisme pemerintahan. Yaitu pusat dan daerah yang nantinya akan rancu dalam pelaksaannya.”

Hal ini kemudian semakin diperparah dengan dimasukannya prinsip kehati-hatian dalam peraturan pelaksanaan. “Prinsip ini sebenarnya juga masih patut untuk dipertanyakan. Sedangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup secara nasional sendiri belum menggunakannya,” tutur pria ini lagi. “Jadi hal ini bisa menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda dan kemungkinan menyimpang dari tujuan dan arti sebenarnya.”

Yang lebih parah menurutnya adalah tidak adanya sangsi bagi para pelanggar peraturan ini. “Sebenarnya ini masuk akal, karena peraturan yang memuat sangsi sebenarnya adalah undang-undang. Namun seharusnya ini juga bisa dipertanyakan kembali, sebab sebenarnya tak pernah ada undang-undang di atas peraturan ini,” lanjut beliau. “Padahal sangsi, baik secara pidana maupun perdata amat diperlukan adanya, guna mencapai efektivitas pelaksanaan peraturan.”

Kerancuan lain yang termaktub dalam PP ini juga ada dalam muatan isinya, yang sebenarnya sudah merupakan sebuah materi dari undang-undang. Ini terlihat dari dimasukannya masalah-masalah Hak Asazi Manusia (HAM), hak dan kewajiban warga negara serta masalah kekuasaan negara didalamnya.

Jadi secara garis besar PP ini lebih mengatur mengenai perijinan di bidang produk rekayasa genetika, ketimbang keamanan hayati didalamnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s