Tak Punya Uang Jangan Harap Perlindungan

Kembali skandal keuangan antara Freeport dengan pejabat militer terungkap dalam laporan berjudul Paying for Protection. Laporan yang dikeluarkan sebuah LSM internasional bernama Globalwitness tersebut secara gamblang menyatakan bahwa sebelum April 2003, sejumlah besar uang diserahkan kepada pribadi-pribadi pejabat militer dan polisi. Yang paling menghebohkan, uang senilai US$ 247,705 diterima Jenderal Mahidin Simbolon, tokoh kontroversial panglima dalam operasi militer Timor Timur yang mengakibatkan terbunuhnya 1200 orang.

Skandal ini kemudian penting menjadi catatan karena ini bukan yang pertama kali. Pada tahun 2001 dan 2002, Freeport menyatakan membayar jasa keamanan kepada TNI senilai US$ 10,3 juta.

Kemudian fakta di atas juga semakin menguatkan terjadinya hubungan mesra antara korporasi pertambangan dengan militer. Bahwa kini di banyak lokasi tambang di Indonesia kehadiran pasukan keamanan,  baik tentara maupun polisi telah memicu terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal. Sebuah data yang dihimpun LSM Jaringan Tambang (JATAM) Indonesia, mencatat kehadiran penjaga keamanan di 15 lokasi tambang milik swasta asing berasosiasi dengan terjadinya pemukulan, penangkapan, intimidasi, bahkan penembakan hingga mengakibatkan korban jiwa.

“Sekarang kami mendesak Pemerintah segera mengkaji ulang penempatan pasukan TNI maupun polisi dari lokasi-lokasi pertambangan,” ucap Siti Maemunah, Koordinator Jatam, Selasa (2/8/2005) kemarin.

Menurutnya dengan menempatkan polisi ataupun militer mengamankan pertambangan, terkesan masyarakat  diposisikan sebagai kelompok yang mengancam keberadaan pertambangan.

“Salah satu contohnya tergambar dari Surat khusus untuk pengamanan PT Freeport berupa SK kapolda Irian jaya No. Pol. Juklak/03/5/1973 tertanggal 1 April 1973 tentang Petunjuk Pengamanan tempat Industri Vital dari Perusakan oleh masyarakat,” tambahnya. “Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan-pernyataan pelaku pertambangan bahwa mereka mampu membangun hubungan mutualis dengan rakyat dan lingkungan sekitar pertambangan”.

Umur industri pertambangan di Indonesia yang hampir empat dekade ternyata tidak mampu membuktikan bahwa mereka mampu mengelola hubungan baik dengan masyarakat tanpa kekerasan hingga kehadiran pasukan keamanan mestinya tidak diperlukan. Kecuali, pada saat-saat tertentu bilamana sangat diperlukan dan sifatnya tidak permanen. Apalagi semua perusahaan tambang telah memiliki pasukan pengamanan sendiri.

Selain memicu terjadinya kekerasan, kehadiran pasukan keamanan rawan menyuburkan korupsi di tubuh militer dan polisi. Pernyataan Jenderal Sjafrie Sjamsudin, pada sebuah media cetak nasional 28 Juli 2005 lalu, tentang jasa Freeport ibarat suguhan teh, sungguh membodohi publik mengingat besarnya dana yang disetorkan dan entah kemana tujuan aliran dana tersebut. Skandal Freeport ini tentu bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini memprioritaskan pemberantasan korupsi. Sedangkan beberapa waktu lalu pejabat menerima parcel saja dilarang, apalagi menerima bantuan bahan bakar untuk kendaraan operasional dan bantuan kesehatan.

Sebenarnya menurut Siti tahun 2003 lalu pernah juga mencuat skandal kucuran dana dari PT Freeport ke TNI yang pernah terungkap. Namun ironisnya tak ada tindakan signifikan apapun yang diambil pemerintah. Menurut Siti itikad pemerintah untuk memberantas korupsi keakar-akarnya dan menegakkan hak asazi manusia bisa kembali diragukan, jika pemerintah tidak segera mengkaji ulang dan menarik keberadaan militer ataupun polisi yang mengamankan lokasi pertambangan.

Sementara itu, menanggapi kebenaran berita ini, dua pihak perusahaan tambang yang namanya sempat tercantum dalam daftar perusahaan yang memakai jasa aparat untuk melindungi mereka, menyatakan kebenaran cerita itu tidak benar adanya. “Isu ini sebenarnya sudah merupakan barang rongsokan. Tidak pernah benar kami menyuap aparat untuk melindungi kami. Karena semua dana yang keluar untuk keamanan kami lakukan sesuai dengan kaidah transparansi yang bisa dipertangungkawabkan,” jawab Siddharta Moersjid, Senior Manager Corporate Communication PT. Freeport Indonesia, setelah diminta tanggapannya mengenai hal ini hari Rabu (3/8/2005).

Memang ia membenarkan bahwa Freeport mengeluarkan beberapa anggaran untuk kesejahteraan para aparat yang membantu menjaga Freeport. Namun semua bantuan itu dipantau dan dikaji ulang, menurutnya. Bahkan beliau juga memberitahukan bahwa merka menggunakan penasehat hukum yang berafiliasi dibawah Foreign corrupt ptotect act (FCPA), yang diakui dunia internasional.

Dilain pihak Kasan Mulyono, Manager Public Relation PT. Newmont Nusa Tenggara, juga menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena mereka ingin mengikuti kemauan pemerintah. Sedangkan mengenai tindakan represif yang dilakukan para aparat tadi, pihak Newmont menyatakan tidak merasa berhak menjawab pertanyaan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s