Arsip Tag: pangan

Lahan Pangan Terancam Pertambangan

Sumber penghasil beras diindikasikan mengalami pengurangan, lantaran digantikan pertambangan. Angka penyusutan daerah penghasil pangan nasional, diperkirakan menurun hingga 110 ribu hektare (ha) pertahun.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan di Sumatera Barat, kawasan lindung dan lahan – lahan pertanian pangan berkelanjutan saat ini dalam posisi terancam. Kabupaten Solok misalnya dengan hadirnya dua perusahaan tambang biji besi di Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV setidaknya ± 222 hektar lahan produktif masyarakat terancam. Kabupaten Sijunjung setidaknya ± 548 hektar areal persawahan yang sudah dikonversi menjadi Pertambangan Emas. Kabupaten Pasaman Barat terancam ± 11.000 hektar lahan yang akan dijadikan sebagai areal Pertambangan. Kabupaten Pesisir selatan seluas ± 320 hektar sudah menjadi areal pertambangan, kabupaten Solok Selatan ± 274 hektar lahan pertambangan. Kabupaten Dharmasraya ± 22.509 hektar lahan yang siap untuk dijadikan areal pertambangan.

Ancaman lahan pangan ini, menurut Abetnego tak terlepas dari kelambanan Pemerintah yang hingga kini belum menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah dikeluarkan pada 4 Juni 2011 lalu.

“Dalam keputusan tersebut MK menyatakan pemerintah harus memfasilitasi secara konkrit agar persetujuan atau ketidakpersetujuan masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan”, ujar Abetnego, Selasa (11/9/2012).
Terus Menurun

Secara nasional jumlah lahan sawah juga diperhitungkan terus menurun. Menurut data komparasi keluaran Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan adanya ketidakseimbangan antara jumlah sawah dan produksi beras yang dibutuhkan.

Seperti pada tahun 2010-2011 diperkirakan jumlah sawah terus menurun dari 6.868.840 ha menjadi 6.758.840 ha. Sementara jumlah penduduk terus mendaki dari 233.973.245 jiwa menjadi 237.014.897 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membawa konsekuensi pada peningkatan konsumsi beras yang semula 32.557.377 ton menjadi 32.980.623 ton.

“Setiap tahun rata-rata konversi sawah mencapai 110 ribu ha. Pada hal laju pencetakan sawah baru tidak lebih dari setengahnya setiap tahunnya,” urai Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan pangan (KRKP), pada kesempatan berbeda.

Oleh karena sebab itu, ia merasa sangsi bila pemerintah bisa mewujudkan target swasembada pangan, bila kebijakan mengenai luas sawah tidak diperbaiki.  Konsekuensi lain dari kondisi tersebut merupakan pembukaan lahan baru untuk sawah.

Kebijakan Ketahanan Pangan Tak Dukung Rakyat Kecil

Berbagai alokasi dana untuk menuju target ketahanan pangan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013, dianggap hanya akan menguntungkan pemodal besar, dan menafikan kebutuhan rakyat kecil. Demikian diungkapkan wakil-wakil dari lembaga swadaya masyarakat, yang tergabung dalam Aliansi Desa Sejahtera (ADS), Rabu (5/9/2012) di Jakarta.

Seperti pada kasus subsidi pupuk dan penyediaan benih, yang sebenarnya alokasi dana jatuh ke pabrik atau perusahaan benih. “Itu karena subsidi tidak langsung diberikan kepada petani, tetapi dinikmati oleh pabrik atau perusahaan pupuk dan benih saja,” papar Said Abdullah, dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).

Sementara pada beberapa kasus dilapangan terbukti petani tetap harus membayar mahal, untuk pupuk atau benih subsidi tersebut. Bahkan dibeberapa daerah, pemberian benih dan pupuk subsidi ini seperti dijadikan ajang untuk penguatan politik, ketimbang bantuan untuk rakyat kecil.

Tak hanya dalam bidang pertanian, pada sektor kelautan turunnya alokasi dana bantuan langsung ke nelayan, membuktikan adanya pengabaian untuk upaya pemenuhan pangan dari nelayan produsen kecil.

“Jumlah nelayan yang meninggal karena terkena cuaca ekstrem dilaut terus bertambah tiap tahun. Namun kebijakan pemerintah tak secara aktif menyelesaikan masalah ini, seperti memberikan asuransi, justru malah mengurangi subsidi,” papar Abdul Halim dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), pada kesempatan serupa.

Bukti penurunan subsidi terlihat dari penurunan angka alokasi program bantuan langsung, yang semula pada tahun 2012 mencapai 3.700 kelompok usaha bersama nelayan, menjadi hanya 3.300 kelompok pada RAPBN 2013.

Bidang perkebunan juga menunjukan paradigma serupa. A Surambo dari Sawit Watch menyatakan kalau istilah revitalisasi pertanian, sekarang ini berarti dukungan kepada perkebunan besar. Pada kenyataannya pemerintah berupaya memperkenalkan isu-isu perkebunan berkelanjutan untuk menjawab tantangan global, meski minim keadilan sosial.

“Bahkan pemerintah seperti lebih fokus mengundang investor, dengan pendekatan pangan berskala luas, ketimbang membangun perkebunan milik masyarakat,” imbuh Surambo.

Secara umum, Koordinator ADS Tedjo Wahyu Djatmiko menilai RAPBN 2013 menunjukan belum adanya kebijakan pangan yang komprehensif dan saling sinergis antar lembaga negara. Hal tersebut menurutnya terlihat dari tidak ikut sertanya Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam program aksi di bidang pangan.

“Padahal pengaturan impor pangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan, bisa langsung memukul produsen pangan kecil dalam negeri,” urai Tedjo.