Dampingi Pemda Kelola Kebun Kelapa Sawit

Pemberian pendampingan kepada pemerintah daerah, untuk mengelola perkebunan kelapa sawit, menjadi salahsatu rekomendasi untuk bisa membantu proses berkurangnya kerusakan hutan. Demikian salahsatu hasil penelitian yang dikeluarkan The Nature Conservancy (TNC), belum lama ini.

“Pemerintah pusat harus menguatkan pendampingan, pelatihan dan program pendukung lain untuk memastikan semua pemerintah daerah memiliki kapasitas memadai untuk regulasi pembangunan kelapa sawit,” papar Gary D. Paoli, peneliti utama dalam laporan bertajuk Oil Palm in Indonesia: Governance, Decision Making & Implication for Sustainable Development.

Selain penguatan pada bidang kapasitas sumber daya manusia, proses perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit juga harus dilakukan pada pemanfaatan lahan kritis, atau terdegrasi. Sehingga kemungkinan pembukaan lahan hutan, untuk digunakan sebagai kebun kelapa sawit bisa dihindari.

Rekomendasi lain merupakan pemberian ruang untuk partisipasi masyarakat sekitar kebun kelapa sawit, untuk bisa turut mengelola atau memberikan pendapat mengenai kemungkinan pembangunan kebun kelapa sawit di daerah mereka.

“Menciptakan lapangan pekerjaan untuk berbagai tingkat kemampuan masyarakat, bisa mendukung periode keberlanjutan perkebunan, selain juga kerjasama tersebut bisa jadi cara damai untuk proses pelepasan lahan,” tambah Paoli.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan agar pemerintah memberikan kuasa perkebunan pada perusahaan yang bertanggung jawab. Perusahaan tersebut juga terbukti telah melaksanakan proses pembangunan perkebunan berkelanjutan, dan tidak tersangkut proses hukum sebelumnya.

Sebelumnya, Climate Policiy (CPI) dan Universitas Palangka Raya juga menyatakan keinginan untuk perubahan dalam pengelolaan perkebunan sawit. Khususnya di Kalimantan Tengah (Kalteng), kemitraan kedua instansi tersebut akan dikhususkan pada kegiatan penelitian yang akan mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit yang lebih melestarikan lingkungan.

Jane Wilkinson dari CPI menyatakan banyak cara bisa dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. Salahsatunya dengan menerapkan sistem perkebunan intensifikasi, yang lebih menguatkan pada kemampuan teknologi untuk meningkatkan produksi, ketimbang perluasan lahan yang hingga kini disinyalir menjadi penyebab utama dari deforestasi hutan.

“Selain memberikan rekomendasi melalui penelitian untuk pemerintah daerah, kemitraan ini juga akan mencoba mengelola lahan kritis di Kalimantan Tengah, untuk membuktikan sistem intensifikasi tersebut memang bisa berjalan,” urai Jane.

Program kemitraan tersebut direncanakan berjalan selama tiga tahun. Pendanaan kemitraan kemitraan diperkirakan berjumlah US$ 1,6 juta, yang berasal dari Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad).

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s